Unsur-Unsur Hukum Ketenagakerjaan

Detik News Ocean (DNO) ~ Dalam segi apapun dan bidang manapun hukum selalu ikut berperan aktif. Selain hukum sebagai aturan, hukum juga berperan sebagai perlindungan.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja/buruh yaitu: “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Hukum Ketenagakerjaan telah berkembang seiring dengan perkembangan lapangan dan kesempatan kerja. Awalnya, lapangan pekerjaan terbatas pada sektor pemenuhan kebutuhan primer, seperti pertanian. Namun secara perlahan sektor pemenuhan kebutuhan mulai bergeser ke arah industri dan perdagangan, sehingga kesempatan kerja semakin terbuka lebar. Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang pesat, mengakibatkan berdirinya perusahaan-perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja.

Unsur-Unsur Hukum Ketenagakerjaan
Unsur-Unsur Hukum Ketenagakerjaan
Molenaar; sarjana Belanda ini mengatakan bahwa "ar‐beidsrecht" (Hukum Perburuhan) adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa.

Istilah "Arbeids­recht" menurutnya harus dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang‐orang yang berdasarkan perjanjian‐kerja, bekerja pada orang lain. Apabila mereka tidak ataupun tidak lagi atau pun belum bekerja pada orang lain, tidak termasuk dalam pembahasan hukum perburuhan.

Di dalam pemahaman hukum ketenagakerjaan yang ada dapat diketahui adanya unsur-unsur hukum ketenagakerjaan, meliputi :
  1. Serangkaian aturan yang berkembang kedalam bentuk lisan mauun tulisan;
  2. Mengatur hubungan antara pekerja dan pemilik perusahaan;
  3. Adanya tingkatan pekerjaan, yang pada akhirnya akan diperolah balas jasa; dan
  4. Mengatur perlindungan pekerja/ buruh, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/ buruh dsb.

Sumber Hukum :


Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.


Referensi :

  1. Abdul Rachmad Budiono, 1995. HUKUM PERBURUHAN DI INDONESIA. Yang menerbitkan PT Raja Grafindo Persada: Jakarta,
  2. Husni Lalu, 2003 Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers; Jakarta.
  3. http://detiknewsocean.blogspot.co.id/2016/07/pengertian-unsur-ciri-tujuan-dan-fungsi.html
  4. http://detiknewsocean.blogspot.co.id/2016/07/pengertian-hukum-ketenagakerjaan.html

Subscribe to receive free email updates: