Doktrin/Doctrine (Pendapat Sarjana Hukum)

DNO (detiknewsocean.com) - Doktrin adalah teori-teori atau pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan keputusannnya belum merupakan sumber hukum formal, jadi harus memenuhi syarat tertentu yaitu doktrin itu telah menjelma menjadi keputusan hakim.

Dalam penetapan apa yang akan menjadi keputusan hakim, ia sering menyebut (mengutip) pendapat seseorang sarjana hukum mengenai kasus yang harus diselesaikannya; apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.

Misalnya hakim dalam memeriksa perkara atau dalam pertimbangan putusannya dapat menyebut doktrin dari ahli hukum tertentu. Dengan demikian hakim dianggap telah menemukan hukumnya melalui sumber hukum yang berupa doktrin tersebut .
Doktrin/Doctrine (Pendapat Sarjana Hukum)
Doktrin/Doctrine (Pendapat Sarjana Hukum)
Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional (Statue of The International Court of Justice), mengakui dan menetapkan bahwa dalm menimbang dan memutus suatu perselisihan dapat menggunakan beberapa pedoman, antara lain :
  1. Perjanjian-oerjanjian Internasional (International Conventions),
  2. Kebiasaan-Kebiasaan International (International customs),
  3. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (The general principles of law recognized by civilsed nations),
  4. Keputusan Hakim (Judicial decisions) dan pendapat-pendapat sarjana hukum.
Namun doktrin tidak mengikat seperti Undang Undang, kebiasaan traktat dan yurispudensi. Doktrin hanya memiliki wibawa yang dipandang bersifat obyektif dan dapat dijadikan sumber penemuan hokum bagi hakim.

Menurut Sudikno Mertokusumo, (dalam buku Sejarah Peradilan.hal.110 ), Pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum. Ilmu hukum itu sebagai sumber hukum tapi bukan hukum karena tidak langsung mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang.

Ilmu hukum baru mengikat dan mempunyai kekuatan hukum bila dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Disamping itu juga dikenal adagium dimana orang tidak boleh menyimpangi dari”communis opinion doctorum” (pendapat umum para sarjana).

Dasar Hukum :

Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional (Statue of The International Court of Justice)

Referensi :
  1. Kansil ( 2001), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, PN. Balai Pustaka ( 2002), Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. 
  2. Mochtar Kusumaatmadja (1996), Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Bina Cipta.
  3. http://www.detiknewsocean.com/2016/07/pengertian-unsur-ciri-tujuan-dan-fungsi.html
  4. http://www.detiknewsocean.com/2016/08/undang-undang-legislasi.html

Subscribe to receive free email updates: