Sumber Hukum Outsourcing

www.detiknewsocean.com ~ Outsourcing, belakangan menjadi sebuah topik berita yang marak terdengar dan menjadi penyebab unjuk rasa oleh berbagai satuan buruh yang menentangnya. Outsourcing bagi mereka merupakan suatu kebijakan yang menguntungkan perusahaan namun mengakibatkan ketidaksejahteraan nasib mereka.

Outsourcing adalah sebagai penyerahan kegiatan perusahaan baik sebagian ataupun secara menyeluruh kepada pihak lain yang tertuang dalam kontrak perjanjian.

1. KUHPerdata

Salah satu bentuk pelaksanaan Outsourcing adalah melalui pemborongan pekerjaan. Dalam KUHPerdata Pasal 1601 b disebutkan perjanjian pemborongan pekerjaan, yakni sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu, sipemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Ada beberapa prinsip yang berlaku dalam pemborongan pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPerdata, yakni sebagai berikut :
  • Jika telah terjadi kesepakatan dalam pemborongan dan pekerjaan telah mulai dikerjakan, pihak yang memborongkan tidak bisa menghentikan pemborongan pekerjaan.
  • Pemborongan pekerjaan berhenti dengan meneinggalnya sipemborong, namun pihak yang memborongkan diwajibkan membayar kepada ahli waris si pemborong harga pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.
  • Sipemborong bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang telah dipekerjakn olehnya.
  • Buruh yang memegang suatu barang kepunyaan orang lain, untuk mengerjakan sesuatu pada barang tersebut, berhak menahan barang itu sampai biaya dan upah-upah yang dikeluarkan untuk barang itu dipenuhi seluruhnya, kecuali pihak yang memborongkan telah memberikan jaminan secukupnya untuk pembayaran biaya dan upah-upah tersebut.
Sumber Hukum Outsourcing
Sumber Hukum Outsourcing (www.detiknewsocean.com)
2. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang Undang ini mengatur dan melegalkan outsourcing. Istilah yang dipaki adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa buruh/pekerja. Dalam Pasal 64 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pekerjaan yang dapat diserahkan untung di-outsorce adalah pekerjaan yang :
  • Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
  • Dilakukan dengan perintah lansung atau tidak lansung dari pemberi pekerjaan;
  • Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
  • Tidak menghambat proses produksi secara lansung.
Selain itu, perusahaan pemborong pekerjaan harus berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Jika persyaratan diatas tidak dipenuhi, demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

Sumber Hukum :

  1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Referensi :

  1. Lalu,S.H,M.Hum. 2008. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta
  2. Jehani Libertus, 2008, Hak-Hak Karyawan Kontrak, Forum sahabat, Jakarta, 2008:1-2)
  3. http://www.detiknewsocean.com/2016/08/pengertian-outsourcing.html

Subscribe to receive free email updates: