Unsur-unsur Perjanjian Kerja

DNO (detiknewsocean.com) ~ Dalam hubungan dengan hubungan ketenagakerjaan, salah satu perjanjian yang mungkin ada adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut umumnya memuat kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan, yang dalam hal ini sering diwakili oleh manajemen atau direksi perusahaan. Perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan perusahaan ini kemudianmenjadikan adanya hubungan kerja antara keduanya.

Berdasarkan pengertian perjanjian pada artikel sebelumnya, dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian kerja, yakni :

a. Adanya Unsur Work atau Pekerjaan

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 1603 a yang berbunyi :

Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikania dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya".

Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan ketrampilan/keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.

Setiap pekerjaan dilakukan oleh pekerja dan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati dengan ketentuan–ketentuan yang tercantum dalam UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahkan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) No 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, menyatakan bahwa upah tidak dibayar bila buruh atau pekerja tidak melakukan pekerjaan.
Unsur-unsur Perjanjian Kerja
Unsur-unsur Perjanjian Kerja (detiknewsocean.com)
b. Adanya Unsur Perintah, service (pelayanan)

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Di sinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya.

c. Adanya unsur time (waktu tertentu)

Bahwa dalam melakukan hubungan kerja haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja, dalam melakukan pekerjaan, pekerja (buruh) tidak boleh melakukan pekerjaan sekehendaknya dan pelaksanaan pekerjaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketertiban umum.

d. Adanya Unsur Upah

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama orang bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.

Apabila Seseorang yang bekerja, dalam melaksanakan pekerjaan bukan bertujuan mendapatkan upah, tetapi mendapatkan ilmu. Maka pelaksanaan pekerjaan tersebut bukan pelaksanaan dari perjanjian kerja. Contoh seorang pelajar atau mahasiswa yang melakukan praktek disuatu hotel, mereka telah bekerja dan dibawah perintah orang lain serta dalam waktu-waktu tertentu pula, dan tujuan dari melaksanakan praktek bukan untuk mecari upah, melainkan untuk menimba ilmu, meningkatkan pengetahuan serta mencari pengalaman dan untuk mendapatkan tanda kelulusan praktek disuatu hotel. Hubungan tersebut bukan impelementasi dari pelaksanaan suatu perjanjian kerja.

Pekerja harus melakukan pekerjaan dibawah perintah orang lain yaitu majikan, maka majikan sebagai pihak pemberi kerja wajib pula memenuhi prestasinya, yaitu pembayaran upah, Upah adalah imbalan prestasi yang wajib dibayar oleh majikan kepada pekerja.


Sumber Hukum :
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  2. Pasal 1603 a KUHPerdata
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

Referensi :
  1. F.X. Djumialdji dan Wiwoho Soejono. 1985. Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila, Bina Aksara, Jakarta.
  2. http://www.detiknewsocean.com/2016/08/pengertian-hubungan-kerja.html
  3. http://www.detiknewsocean.com/2016/08/pengertian-perjanjian-kerja.html

Subscribe to receive free email updates: