Amsakar :Takut Bermasalah Dengan Hukum, Beberapa Pejabat PNS PPTK Pemko Batam Mundur dari Jabatan

Detiknewsocean.com, Batam ~ Amsakar Achmad Wakil Walikota Batam, mengemukakan banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang mengundurkan diri dari penyelenggara kegiatan atau dari Jabatannya karena alasan takut akan terjerat hukum nantinya, Senin (19-09-2016).

Mereka diduga takut mengemban tugas untuk menjalankan lelang dan bermasalah.

Amsakar menduga keputusan mundurnya beberapa PNS dari jabatan karena takut berurusan dengan hukum. Bahkan beberapa pejabat cenderung tak mau melakukan kegiatan karena takut bermasalah.

"Yang terjadi itu pejabat daerah cenderung tidak mau menjalankan kegiatan," ungkap Amsakar usai rapat Paripurna di DPRD Kota Batam.

“Mereka bilang, tidak apalah kami tidak ada jabatan, kami cukup gaji saja. Kami tidak mau memegang jabatan”, ujar Amsakar.
Amsakar :Takut Bermasalah Dengan Hukum, Beberapa Pejabat PNS PPTK Pemko Batam Mundur dari Jabatan
Amsakar Achmad Wakil Walikota Batam
Ia mencontohkan seperti yang terjadi di Sekwan, salah seorang pejabatnya mundur karena takut terjerat hukum. Begitu juga di Sekretaris Satpol PP, Dinas KP2K. Bahkan, ada yang secara tertulis menyatakan tidak berani menjalankan kegiatan.

Direktur RSUD Embung Fatimah juga mengundurkan diri karena takut terjerat hukum. Akibatnya ia tidak berani membuka tender untuk lelang pengadaan Alkes dimana sebelumnya telah terjerat dan menghantarkan mantan Direktur RSUD Embung Fatimah Drg Siti Fadillah Malarangan ke balik jeruji besi.

" Itu dicemaskan PPK RSUD, karena tender pengadaan alkes telah masuk lagi," jawab dia.

Dilanjutkan dia, ketakutan penjabat tersebut bukan tanpa alasan, karena kita bisa saksikan bersama bahwa pengadaan Alkes seluruh Indonesia sering kali berujung ke proses hukum. " Pengadaan Alkes seluruh Indonesia sering orang terjebak jika menyentuhnya", tutur Amsakar.

Amsakar mengatakan, “bahwa seharusnya dalam era sekarang kita tidak bisa mengelak dari pekerjaan, Pejabat dan pegawai di Pemko harus bekerja sesuai standard normatif. Namun, standar normatif saja tidak akan steril dari praduga jika tidak diikuti dengan transparan, seperti yang akan diwacanakan melalui sistem e-budgeting agar permasalahan ini selesai.

Kegiatan tersebut berada pada jabatan, tetapi apabila tidak siap maka silahkan mengundurkan diri, karena jabatan yang diemban tersebut adalah amanah yang diberikan. "Kegiatan itu ada pada jabatan, jadi harus siap", tutupnya. (***)

Subscribe to receive free email updates: