Big Bos Pengusaha Arang “Gundulkan Hutan Mangrove Barelang”, Dinas KP2K Kota Batam Tutup Mata

Detiknewsocean.com, Batam ~ Kondisi kawasan Hutan Bakau (Mangrove) di Batam kian mengkhawatirkan. Selain reklamasi, ekspor arang juga dianggap menjadi faktor terbesar habisnya pohon bakau sebagai penyangga kawasan mangrove di Batam.

Sungguh memprihatinkan, Pengusaha Arang Barelang Batam, Gundulkan Hutan Mangrove di Barelang Batam atas pembalakan liar yang diduga kuat kayu mangrove ini ditebang secara ilegal dijadikan Arang dan telah diperdagangkan hingga keluar negeri.

Salah satu warga Batam Irwan, yang tinggal didaerah Rempang, Galang (Barelang) mengatakan bahwa pohon bakau di Batam dibabat habis-habisan hingga 100% untuk kepentingan produksi di dapur arang.

“Dapur arang adalah sebutan tungku pembakaran arang yang banyak dipakai pengusaha arang di Batam”.
Big Bos Pengusaha Arang “Gundulkan Hutan Mangrove Barelang”, Dinas KP2K Kota Batam Tutup Mata
Kawasan Lokasi Usaha Pengelolaan Pembuatan Arang Dari Bahan Hutan Bakau (Mangrove)
"Dapur arang diproduksi dengan skala besar dengan pohon bakau di atas skala diameter 4,5-20 inci ditebang," kata Irwan, Senin, 26 -09- 2016.

“Lihatlah Pak, akibat bakau-bakau dibabat terus, kami masyarakat nelayan di seputaran galang ini sudah susah mendapatkan ikan, dulu waktu pohon bakau tumbuh subur, ikan-ikan sangat banyak”.

Ditambahkannya, Batam Provinsi Kepri yang dikenal memiliki wilayah pesisir yang luas dan dikenal dulunya sebagai kawasan hutan mangrove terindah kini hanya menyisakan nama, semua kebanggaan itu hilang oleh tangan jahil yang tak bertanggung jawab demi keuntungan yang berlimpah, sementara dinas terkait sampai saat ini hanya diam-diam saja” kata Irwan.
Big Bos Pengusaha Arang “Gundulkan Hutan Mangrove Barelang”, Dinas KP2K Kota Batam Tutup Mata
Para Pekerja Usaha Pembuatan Arang Dari Bahan Hutan Mangrove
“Dalam hal ini, seharusnya Pemerintahan Kota Batam jangan tutup mata, jangan karena alasan ini dan itu membiarkan para pengusaha arang bakau seenaknya terus melakukan penebangan merusak hutan Mangrove di Kota Batam Propinsi Kepri”, tutupnya.

Hasil pantauan DNO bahwa Pembalakan liar atas hutan bakau diduga dicukongi oleh Acuan pemilik gudang arang bakau di jembatan 5 Barelang. Acuan adalah salah satu pengusaha spesialis penampung dan sekaligus pengelola dapur arang bakau diJembatan 5 Barelang, dengan memanfaatkan/mempekerjakan warga setempat untuk memuluskan segala usahanya, sehingga penduduk didaerah itu menilainya Acuan adalah pengusaha pencetak Lowongan kerja.

Gudang penampungan kayu bakau/mangrove terletak tidak jauh dari jembatan 5 barelang terlihat megah dan dilengkapi pintu gerbang sehingga tidak semua orang bisa masuk ke lokasi tersebut,terlihat juga tumpukan arang bakau siap kirim (eksport).

Informasi yang didapat dilapangan. Acuan sudah tergolong lama menekuni bisnis arang bakau dibarelang sehingga namanya cukup dikenal orang apalagi dikalangan masyarakat dan pemko Batam. Adapun arang bakau yang dikirim keluar negeri lumayan banyak melalui container sehingga pengusaha arang bakau ini telah mendapatkan keuntungan yang cukup besar.

Tidak hanya sampai disitu informasi yang diperoleh awak media DNO, bahwa untuk memperlancar jalannya usaha ilegal, diduga kuat Acuan tidak segan-segan memberikan pelicin/ menabur uang terhadap oknum terkait yaitu Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam untuk menutupi kegiatan ilegal tersebut.

Dinas KP2K Kota Batam seharusnya meninjau dan bila perlu menutup usaha “Pengrusak tatanan Lingkungan Hidup” itu, atau atas pelanggaran oknum pengusaha arang yang keberadaannya di barelang dari Dapur 6 sembulang sampai jembatan 5 dan 6. Pembabatan hutan mangrove dengan Terang-terangan diwilaya hukum polsek galang Barelang Batam, berbagai alasan jelas melanggar ketentuan perundangan.

Pada Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, di antaranya diatur larangan penebangan pohon di wilayah 130 kali jarak pasang laut terendah dan pasang laut tertinggi. Tetapi yang sangat disayangkan Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Dianggap oleh tangan jahil adalah Undang-Undang yang dapat dibeli.

Larangan pembalakan liar atau pembabatan pohon di pinggir laut atau mangrove itu tertuang dalam Pasal 50 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan dengan ancaman pidananya pada Pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. (***Krd)

Subscribe to receive free email updates: