Hasil Pengembangan Penyidikan Reklamasi Pantai, Pemko Batam Tetapkan 4 Perusahaan Melanggar Aturan Berat

Detiknewsocean.com, Batam - Pemko Batam melalui Tim 9 berencana melaporkan secara pidana para pengusaha reklamasi. Setelah melakukan penyelidikan terhadap 14 perusahaan reklamasi di Kota Batam, akhirnya tim 9 menyimpulkan hanya ada empat perusahaan yang terbukti melanggar aturan.

Keempat perusahaan ini dinilai menyalahi aturan dan melakukan pelanggaran berat dalam aktivitas reklamasi atau penimbunan pantai di Batam.

Walikota Batam, Muhammad Rudi mengakui kalau dirinya tidak pernah menandatangani keempat berkas perusahaan tersebut. Alasannya, karena soal reklamasi sudah diserahkan kepada tim 9 dan kebijakan dilimpahkan kepada Wakil Walikota Amsakar Achmad.

"Saya sudah serahkan itu ke bawah (Wawako), kemarin beliau tanda tangan", ungkap Rudi usai menggelar acara silaturahmi di Kecamatan Sagulung, Jumat, 09-09-2016.

Bahkan ia mengklaim, dengan keberaniaannya semua perumahan atau ruko di atas buffer zone dibabat habis untuk pelebaran jalan. "Jalan saja saya babat habis semua", ujarnya.
Hasil Pengembangan Penyidikan Reklamasi Pantai, Pemko Batam Tetapkan 4 Perusahaan Melanggar Aturan Berat Dan Proses Pelaporan
 Ilustrasi Reklamasi Pantai
Ditempat yang sama, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menyatakan bahwa untuk proses pelaporan Pidana terhadap 4 perusahaan reklamasi tersebut saat ini masih proses untuk melengkapi dokumen. " Itu baru dilaporkan Pak Dendi (perwakilan tim 9), belum menyeluruh lagi nanti akan kita kordinasikan," ungkapnya. (Baca : Nelayan Tradisional Sengsara, Akibat Bentuk Kegiatan Reklamasi Di Batam)

Namun, Amsakar menjelaskan sampai saat ini dirinya baru sebatas menandatangani surat pemberhentian aktifitas reklamasi belum masuk kepada tahap mempidankan 4 pengusaha reklamasi yang telah melakukan pelanggaran berat. "Yang pasti untuk pemberhentian reklamasi, saya yang menandatangani", tutur dia.

Sekretaris Tim 9 yang juga Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam, Dendi N Purnomo, mengatakan langkah hukum tersebut merupakan arahan dari Bapak Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Menurutnya, Rudi meminta Tim 9 tegas dalam menangani kasus reklamasi di Batam.

"Pak Wali minta ada skala prioritas untuk hukuman pidana. Ada empat perusahaan diarahkan ke penegak hukum," kata Dendi usai rapat bersama Tim 9 di Kantor Wali Kota Batam, seperti dikutip dari batampos, Senin (25/7).

Dendi menyebutkan, dugaan pelanggaran yang dilakukan keempat perusahaan tersebut beragam. Tiga di antaranya diduga melakukan reklamasi tanpa izin. Tak hanya itu, aktivitas reklamasi ilegal ketiga perusahaan itu juga merusak lingkungan dan ekosistem pantai.

Sementara satu perusahaan lainnya dinilai merusak lingkungan karena mengeruk tanah di area hutan lindung untuk menimbun pantai. Melihat indikasi pelanggaran tersebut, Dendi mengatakan keempat perusahaan itu layak dipidanakan.

"Pelanggaranya sangat berat, makanya kita pidanakan. Secepatnya kita akan berkoordinasi dengan Polresta Barelang dan Dirkrimsus Polda Kepri," kata Dendi.

Sayangnya, Dendi enggan menyebut nama-nama pengusaha maupun empat perusahaan tersebut. Meski begitu, Dendi membocorkan lokasi aktivitas reklamasi yang akan dibawa ke meja hijau itu.

Dendi merinci, empat perusahaan reklamasi yang akan dipidanakan tersebut terdiri dari dua perusahaan yang menimbun area pantai di kawasan Bengkong, satu perusahaan yang mereklamasi Pulau Janda Berhias, dan satu perusahaan yang menimbun pantai di kawasan Batamcenter.

Khusus untuk perusahaan reklamasi di Batamcenter itu, Dendi menyebut kasusnya terkait dengan lahan di Baloi Kolam. Menurutnya, perusahaan tersebut melakukan dua pelanggaran, yakni merusak lingkungan dan menjarah kawasan hutan lindung.

"Status lahan Baloi Kolam itu masih hutan lindung. Mereka menggunakan tanah dari sana untuk mereklamasi pantai di Batamcenter," katanya.

Dendi mengatakan, Tim 9 Pemko Batam juga meminta masukan dari sejumlah pakar dari USU, IPB, Undip, beberapa universitas di Batam, serta pihak lainnya. Kesimpulannya, para akademisi itu meminta Tim 9 meninjau kembali pelaksanaan Perwako Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Reklamasi.

Salah satu poin dari Perwako tersebut yang perlu diperhatikan adalah penggunaan material untuk mereklamasi pantai. Dalam Perwako tersebut dijelaskan, material untuk menimbun pantai atau reklamasi haruslah pasir laut, bukan tanah darat.

Menurut para akademisi itu, kata Dendi, peraturan ini perlu ditegakkan dan dijalankan untuk menghindari pengerukan bukit ataupun lahan secara besar-besaran untuk kepentingan reklamasi. Karena aktivitas ini akan menimbulkan kerusakan dan dampak lingkungan lainnya.

"Tanah timbun reklamasi haruslah pasir laut, bukan tanah timbun darat", terang Dendi.

Dendi juga mengatakan, Tim 9 telah menghitung kerugian negara akibat aktifitas reklamasi tanpa izin itu. Dimana ada kekurangan pembayaran pajak izin reklamasi sebesar 19,9 miliar.

Perhitungan Pajak sebesar itu didapat dari luas laut yang telah direklamasi seluas 1.348 hektar. (Krd)

Subscribe to receive free email updates: