Tolak Amnesty : FSPMI & Gabungan Serikat Pekerja Lakukan Gelar Aksi Demo Di Depan Kantor Pemko & DPRD Batam

Detiknewsocean.com, Batam ~ Ribuan massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan beberapa gabungan Serikat Pekerja lainnya turun ke jalan dan menggelar aksi demo menolak Tax Amnesty di depan kantor Wali Kota dan DPRD Batam, Kamis (29/9/2016).

Anggota gabungan Serikat Pekerja dalam berdemo datang dengan tertib untuk menyampaikan orasi mereka atas penolakan tax amnesty. Ini dibuktikan dengan kembali saat demo di depan kantor Wali Kota Batam.

FSPMI memiliki alasan kuat menolak Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Mereka ingin pemerintah segera mencabut UU tersebut.
Tolak Amnesty : FSPMI & Gabungan Serikat Pekerja Lakukan Gelak Aksi Demo
Gabungan Serikat Pekerja saat Berada di Depan Gedung Pemko Dan DPRD Kota Batam  Melakukan Aksi Demo,
Kamis (29-09-2016). 
Detiknewsocean.com
Menurut mereka, para pengemplang pajak seperti diberi karpet merah dengan UU tersebut. Sementara buruh seperti mereka justru diabaikan. Padahal, mereka taat membayar pajak.

Suprapto, dari Sekretaris KC-FSPMI Kota Batam menjelaskan, “aksi ini adalah tuntutan penolakan terhadap diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tax Amnesty. Undang-undang ini dinilai sebagai kebijakan yang sangat merugikan rakyat kecil termasuk para pekerja.

“UU itu bentuk pembelaan terhadap koruptor, Kita pekerja setiap bulan gajinya dipotong oleh perusahaan tetapi tidak dibayarkan ke pemerintah, nah sekarang malah diampuni”, ujar Suprapto.

“Sebelum gaji kami diterima sudah dipotong dulu untuk PPh (pajak penghasilan)”, ungkapnya lagi.

Suprapto mengatakan, “dengan diberlakukannya Tax Amnesty itu, diduganya cukup banyak pengusaha yang memiliki harta miliaran yang menyimpan asetnya di luar negeri, untuk menghindari wajib pajak di dalam negeri ini”.
Tolak Amnesty : FSPMI & Gabungan Serikat Pekerja Lakukan Gelak Aksi Demo
Gabungan Serikat Pekerja saat dalam Perjalanan  Untuk Melakukan Aksi Demo, Kamis (29-09-2016). Detiknewsocean.com
“Para pengusaha itu jelas telah menyelewengkan pajak yang harusnya masuk ke Indonesia. Tapi kenapa harus diampuni, harusnya diberi sanksi”, tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, meskipun pengampunan pajak ini mempunyai dampak positif untuk Indonesia, tapi tetap saja mengistimewakan pengusaha dan mengajari rakyat Indonesia untuk melakukan tindakan korupsi.

“Karena penyelewengan pajak yang mereka lakukan seenaknya diampuni. Ini sungguh tidak adil bagi kita pekerja dan rakyat miskin,” pungkasnya.

UU Tax Amnesty mulai berlaku sejak 19 Juli 2016. Rencananya, program ini akan berlangsung hingga Maret 2017 nanti. Dari program ini, pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 165 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.

Hingga Selasa (27/9/2016), total penerimaan negara dari program tersebut mencapai Rp 61,99 triliun. (Krd)

Subscribe to receive free email updates: