Alasan Amat Tantoso : Bangunan Hotel Memakan Row Jalan Mohon Tidak Dibongkar

Detiknewsocean.com, Batam ~ Sidak yang dilakukan Walikota Batam Rudi kemarin bersama dengan beberapa stafnya untuk mengecek titik koordinat row jalan atas berdirinya bangunan hotel berwarna kuning milik pengusaha Amat Tantoso di daerah Penuin, ternyata menyalahi aturan, dianggapnya sudah melenceng dari titik koordinat awal. Senin, 10-10-2016.

Rudi lansung meminta pengerjaan hotel milik Tantoso yang berada di Penuin, disetop sementara dan meminta Kepala BPM-PTSP Gustian Riau untuk mengirimkan surat peringatan (SP-1).

"Kita akan minta PL row dulu pada BP Batam, kita akan mengecek titik awalnya," ujar Rudi.

Kata Rudi, dirinya meminta parit (titik awal) yang tidak sesuai dengan garis yang telah ditentukan tanah negara dikembalikan lagi pada fungsinya. (Baca : Bangunan Hotel 7 Lantai Berdiri Dilahan Buffer Zone, BP Batam dan BPM-PTSP (Pemko) Batam Saling Lempar Tanggung Jawab)
Alasan Amat Tantoso : Bangunan Hotel Memakan Row Jalan Mohon Tidak Dibongkar
Bangunan Hotel 7 Lantai Berdiri Dilahan Buffer Zone, Dalam Tahap Finishing. Rabu, 05-10-2016. Detiknewsocean.com

"Kita kembalikan betul tanah negara dan tanah swasta," terangnya.

Rudi menambahkan, dalam pengukurannya selama ini tidak ada kepastian oleh BP Batam.

"Saya hanya minta row jalan ini ada kepastian, jangan bergeser-geser. Saya berharap pak Hatanto (Kepala BP Batam) memberikan kepastian dan menentukan siapa yang salah," ujar Rudi lagi.

"Dua kali di ukur itu semua salah," kata Rudi.

Ia mengatakan, permasalahan pengalokasian row jalan sehingga tidak jelas lagi batas tanah negara dengan tanah swasta terutama di wilayah Nagoya perlu diluruskan agar kedepannya tidak ada lagi terjadi kesemrawutan.
Alasan Amat Tantoso : Bangunan Hotel Memakan Row Jalan Mohon Tidak Dibongkar
IMB Bangunan Hotel 7 Lantai Berdiri Dilahan Buffer Zone, Dalam Tahap Finishing. Rabu, 05-10-2016. Detiknewsocean.com
"Sampai saat ini jalan di Nagoya ukurannya bergeser semua. Saya pun tak tahu apakah ini by order oknum tertentu, sehingga sampai saat ini tidak tahu siapa yang punya lahan apakah swasta atau Pemko. Jadi BP Batam harus segera tentukan tim pengukurnya dan kalau geser satu ya geser semua, karena ini bisa ribut semua kalau tidak segera ditentukan. Terutama pengusaha yang sudah mengantongi HPL diberikan BP Batam karena titik koordinat tanah bergeser semua. Kan ini tanah orang," ujarnya.

Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Batam, Gustian Riau mengatakan pihaknya segera memberikan surat peringatan pertama (SP1) kepada pemilik hotel karena sebagian bangunan hotel menyalahi aturan.

"Kita segera memberikan SPI kepada pemilik hotel itu," tegas Gustian Riau saat menemani Walikota Batam sidak di lokasi hotel, kemarin.

Pengusaha money changer, Paulus Amat Tantoso seolah-olah pasrah atas keberadaan Hotel 7 tingkat dimana pengerjaannya tinggal tahap Finishing yang dibangunnya di kawasan Penuin dan menyalahi aturan karena memakan row jalan dan akan dibongkar Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

"Saya saat ini tidak ingin berdebat. Namun saya mohon kepada Pemko dapat memberikan solusi yang terbaik. Sebab hotel ini sudah dibangun, mohon untuk tidak dibongkar", kata Tantoso, kemarin.

Meski meminta hotel tidak dibongkar, tapi jika ada beberapa bangunan yang dianggap mengganggu seperti teras hotel ia pasrah untuk dibongkar. Begitu juga dengan rolling dor dibongkar dan dimundurkan sekitar dua meter.

"Untuk beberapa bagian seperti teras tidak masalah untuk di bongkar. Tapi untuk bangunan hotel, kami mohon tidak dibongkar," pinta Amat Tantoso.

Lanjut Tantoso lagi, "Dulunya bangunan yang ada adalah ruko yang digunakan untuk kos-kosan dan bangunan lainnya tidak tertata dengan baik. Ruko itu kemudian kami beli dan lengkap dengan sertifikat. Kalau soal row jalan, kita sudah ukur lebar jalan. Jika diambil dari tengah maka jalan di seberang lebih lebar delapan (8) meter. Jadi kami mohon jika memungkinkan pembatas jalan yang ada di tengah dapat digeser sehingga memiliki lebar yang sama,"ungkapnya.

“Alasan dijadikan hotel untuk membantu meningkatkan perekonomian dan memperindah Kota Batam, Hotel itu nantinya lanjut akan menyerap sekitar 200-an tenaga kerja, sehingga dia meminta pemerintah memberikan jalan keluar atau solusi terkait dengan bangunan hotel itu.

Disingung adanya pernyataan LBH Mandiri terkait Pengelolaan Lahan (PL) yang berbeda, Amat mengatakan PL yang disampaikan itu bukan PL hotel yang sedang dibangun. Tapi lahan di sebelah hotelnya yang memang bangunannya satu setengah lantai. (PSb/FPPI)

Subscribe to receive free email updates: