Di Duga Ada Persekongkolan: Ormas Dan LSM Labuhanbatu Adukan Panitia Lelang ULP Labuhanbatu

Detiknewsocean.com, Labuhanbatu ~ Di duga ada persekongkolan dalam pelelangan proyek Pemerintah di Pokja II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu untuk memenangkan perusahaan tertentu, sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengadukan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Rantauprapat (10/10).

Pasalnya meski banyak peserta lelang yang memasukan penawaran terendah, anehnya malah perusahaan yang nilai penawaran tertinggi yang di undang untuk tahapan pembuktian kualifikasi.

“Kita mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan yang ikut menjadi peserta lelang adalah perusahaan yang berkualitas dan professional dan memiliki pengalaman yang cukup dalam mengikuti tender/lelang, anehnya mereka (red-perusahaan-perusahaan) yang nilai penawaran rendah tidak di undang untuk pembuktian kualifikasi, malah yang dinilai, penawar mendekati harga proyek yang dilelang di undang, oleh ULP”, kata Ishak ketua SBPI Labuhanbatu (Serikat Buruh Perkebunan Indonesia).
Di Duga Ada Persekongkolan: Ormas Dan LSM Labuhanbatu Adukan Panitia Lelang ULP Labuhanbatu
Unit Layanan Pengadaan (ULP). Detiknewsocean.com
Hal senada di ungkapkan oleh Joni Sianipar, “menurutnya ada 11 paket proyek yang di lelang oleh Pokja II ULP Pemkab. Labuhanbatu yang terindikasi adanya dugaan persekongkolan agar ULP memenangkan paket-paket proyek tersebut untuk dimenangkan kepada perusahaaan tertentu, maka kita minta agar Kejaksaan Negeri Rantauprapat dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan yang ketat, karena ini menyangkut tentang adanya kerugian Negara”, kata Ketua LSM GAPOKSU yang ikut melaporkan.

Kami dari SBPI Labuhanbatu dan LSM GAPOKSU telah melayangkan surat (10/10) ke Kejari Rantauprapat dan dibuat tanda terima surat, yang kami mintakan agar Kejari Rantauprapat untuk bersikap tegas, karena ada kerugian Negara milyaran rupiah akibat persekongkolan yang dilakukan oleh ULP.

Sebagai informasi, sebelumnya, surat permintaan untuk mengusut dugaan persekongkolan telah dilayangkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumatera Utara ke Kejari Rantauprapat, dalam surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Eksekutif Benni Sahala, SH, juga melaporkan adanya indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh ULP terhadap 11 paket proyek yang didanai oleh APBN-P dan mengakibatkan kerugian bagi Negara, dan selanjutnya disusul oleh LSM dan Ormas Lainnya di Kab. Labuhanbatu yang selanjutnya surat-surat tersebut ditembuskan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. (ACD)

Subscribe to receive free email updates: