Di Labuhanbatu: Papan Merk Proyek Tidak Mencantumkan Volume Dan Masa Pengerjaan

Detiknewsocean.com, Labuhanbatu ~ Warga masyarakat tidak mengetahui dasar apa atau memang hal itu disengaja agar warga tidak dapat secara utuh “mengawal” pengerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana umum yang bersumber dana dari APBD maupun APBN TA anggaran 2016 di wilayah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Kontraktor tidak mencantumkan volume dan kapan dimulai dan berakhir masa pengerjaannya pada papam plank merk proyek.

Padahal, berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara implisit disebutkan bahwa pengerjaan proyek harus dilengkapi papan proyek yang mencantumkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengerjaan proyek dengan tujuan supaya masyarakat mengetahui berapa lama waktu pengerjaan dan kemana saja nilai anggaran itu digunakan. (Baca : Di Duga Ada Persekongkolan: Ormas Dan LSM Labuhanbatu Adukan Panitia Lelang ULP Labuhanbatu)

Di Labuhanbatu: Papan Merk Proyek Tidak Mencantumkan Volume Dan Masa Pengerjaan
 Papan Merk Proyek Yang Tidak Mencantumkan Volume Dan Masa Pengerjaan.
Detiknewsocean.com
Hal itu dikatakan oleh Samsul Sitepu ketua LSM LIPAN (Lembaga Investigasi Pengawasan Aset Negara) Labuhanbatu kepada awak media ini, “pada papan merk proyek seharusnya dicantumkan, volume proyek, kapan dimulai dan berakhir masa pengerjaanya” kata Samsul. Rabu (12/10/2016)”.

Dijelaskannya,” menurut regulasinya, semestinya papan merk proyek mencantumkan nomor kontrak, volumle serta masa pengerjaannya”.

“Apalagi anggaran di atas Rp 200 juta, lagi pula, di rencana anggaran belanja (RAB) ada item anggaran untuk papan nama proyek, maka pelaksana wajib memasang”, tegasnya.

Menurutnya lagi, “proyek yang tidak mencantumkan sebagaimana mestinya layak di “perhatikan”, kalau dipapan plank saja sudah berani “bermain”, maka besar kemungkinan di phisik proyek juga bermasalah”.

“Bayangkan, kalau untuk papan merk proyek di RAB dianggarkan Rp 1 juta, namun untuk membuat papan merk ptoyek hanya digunakan dana tidak lebih dari Rp 200 ribu. Wah., kan gawat. Yang pasti, seratus ribupun yang “disaliap” dari angggaran, tetap juga korupsi namanya”.

Selain itu,” Kepetusun Presiden (Keppres) Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diwajibkan untuk memasang papan nama proyek dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang pemasangan papan plang proyek wajib”.

Ditempat terpisah, Kadis Bina Marga Pemkab Labuhanbatu, Ir saprin yang ditemui diruang kerjanya menyebutkan, Dirinya sebagai kadis tidak mengurusi masalah kecil seperti papan plank merk proyek. “Kalau ada pengerjaan yang menyimpang dari yang seharusnya, beritahu saya” katanya singkat. Rabu (12/10/2016). (ACD)

Subscribe to receive free email updates: