Komnas HAM Dan Kontras Siap Turun "Terkait Pengaduan Warga Baloi Kolam Kota Batam Dan LSM Gebrak"

Detiknewsocean.com, Batam ~ Warga Baloi Kolam, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terkait kasus penembakan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oknum TNI saat terjadi kerusuhan atau bentrokan dengan Tim Terpadu di lahan yang masih disengketakan, sekitar dua pekan lalu.

Warga didampingi LSM Gebrak serta anggota Komisi IV DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging untuk membuat pengaduan ke Komnas Ham dan Kontras.

Hal ini di katakan oleh Agustan Marbun, Ketua RW 16, Baloi Kolam "Kami sudah laporkan terhadap Perlindungan HAM, permohonan advokasi hukum dan Kontras pusat," ujarnya ke awak media DNO, Rabu, 05/10/2016.

“Pihak Komnas Ham dan Kontras sebernanya sudah mengetahui permasalahan ini dari media, baik Media Cetak, Elektronik dan Online, makanya kita di respon sangat baik disana. Mereka juga berjanji akan menindaklanjuti masalah yang terjadi dan akan langsung datang ke Batam dalam waktu dekat ini, untuk melakukan investigasi, sementara Kontras akan melapor ke tim kerja Presiden Jokowi”, terangnya.
Komnas HAM Dan Kontras Siap Turun "Terkait Pengaduan Warga Baloi Kolam  Kota Batam Dan LSM Gebrak"
  Warga Baloi Kolam  Kota Batam Dan Pengurus LSM Gebrak Saat Berada Di Komnas HAM, Jakarta. Detiknewsocean.com
“Ada tiga pokok permasalahan yang kami laporkan ke Komnas HAM dan Kontras, yakni terkait penembakan, penganiayaan dan campur tangan TNI dalam pembebasan lahan di Baloi Kolam. "Responnya Komnas HAM akan segera turun ke Batan," ujarnya.

Uba Ingan Sigalingging Anggota Komisi IV DPRD Batam yang turut dalam rombongan, yang berasal dari Dapil Baloi Kolam Batam mengatakan, bahwa ia bersama perwakilan warga dan LSM Gebrak melaporkan ke Komnas HAM, Kontras dan Panglima TNI AD pada 3 Oktober 2016, kemarin.


Uba mengatakan, “pihaknya akan berkoordinasi dengan Komnas HAM terkait dengan laporan tersebut. Pihaknya juga telah melaporkan permasalahan ini kepada Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selaku NGO yang berbasis nasional”.

"Kami meminta Komnas HAM agar menindak lanjuti prosesnya, serta dapat melakukan mediasi dan rencananya Komnas HAM akan segera turun. Dan kita bersyukur Komnas-HAM akan turun langsung ke Batam".

Namun, untuk Laporan terhadap Panglima TNI AD belum berhasil ditemui dan akan dilanjutkan minggu depan sekaligus melaporkan terhadap Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi (LPSK).

Menurutnya, laporan yang di sampaikan ke panglima TNI terjadi sedikit masalah teknis sehingga laporan tidak jadi diserahkan.

Selain itu, kata dia, “pihaknya juga melanjutkan laporan terhadap Menkopolhukan dan staf Presiden terkait persoalan Baloi Kolam ini dapat diselesaikan dengan solusi yang baik”, terangnya.

“Sedangkan Kontras dan HAM sudah mengetahui persoalan ini melalui media sehingga saat dilaporkan mereka langsung merespon. Bahkan mereka mendorong untuk terus berjuang dan mereka akan menindak lanjuti”.

"Intinya laporan warga ini ditindaklanjuti mereka", sebutnya. Sedangkan “Ketua Komisi 1 DPRD Batam Nyangyang Haris memastikan tim terpadu belum ada sama sekali mengeluarkan SP3 pengusuran Baloi Kolam.

"Sampai pagi ini ketua Tim terpadu pak Syuzairi belum ada pengeluaran SP3 Baloi Kolam," kata Nyangyang melalui sambungan telepon selularnya. Ia mengaku sudah mengklarifikasi secara langsung ke ketua Tim terpadu dan mengatakan belum ada mengeluarkan SP3”.

Bahkan, kata dia, tim terpadu akan memanggil tokoh masyarakat Dam Baloi, pemuda, Dir Lahan BP, Camat, dan Lurah untuk mendudukkan permasalahan ini agar ada solusinya. "Saya justru minta terhadap Pak Syuzairy agar memanggil seluruh pihak yang berkepentingan untuk bermusyawarah," tutupnya. (Krd)

Subscribe to receive free email updates: