Pemilih Dapat Menggunakan E-KTP Apabila Tak Masuk DPT Pilkada Serentak 2017

Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sangat mengapresiasi pemerintah karena telah melakukan revisi Undang-Undang Pilkada dan melahirkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan yang berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu selama ini.

Dengan adanyanya UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ini, maka pemilih nantinya yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada Serentak 2017, bisa memanfaatkan KTP Elektronik (e-KTP) untuk menggunakan hak pilihnya.

Hal ini dijelaskan oleh Kepala Biro Hukum KPU Nur Sarifah, mengatakan bahwa pemilih nantinya yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada Serentak 2017, bisa memanfaatkan KTP Elektronik (e-KTP) untuk menggunakan hak pilihnya.
 Komisi Pemilihan Umum (KPU). Detiknewsocean.com
"Undang-Undang ini mempunyai satu kebijakan tunggal bahwa untuk pemilih ini didasarkan kepada identitas yang tunggal yaitu penggunaan e-KTP," Nur Sarifah dalam Dialog Polri bertajuk 'Pilkada Lancar, Demokrasi Bersinar' di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).

Seperti yang diketahui, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum melakukan rekam data e-KTP. Kendati demikian, Sarifah memastikan, pemilih bisa mengurus surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat sebagai bukti yang bisa ditunjukkan kepada petugas di TPS (tempat pemungutan suara) pada tanggal 15 Februari 2017. Surat ini memberikan keterangan bahwa perekaman e-KTP sedang dalam proses.

"Kami menyadari masih banyak pemilih atau penduduk yang belum terekam dalam proses e-KTP, maka pemilih diberi kesempatan menggunakan surat keterangan Disdukcapil," katanya.

Pihaknya mengapresiasi aturan identitas tunggal di Pilkada Serentak 2017 sehingga tidak akan ada hak konstitusi warga negara yang terlewatkan. (JSh)

Subscribe to receive free email updates: