Surat Permintaan RDP Aktivis Kepada DPRD Komisi 1 Batam, Terkait Bangunan Dilahan Hijau Ruko "Diduga Jadi Ajang 86”

Detiknewsocean.com, Batam ~ Penggusuran pada tahun 2014 silam di sejumlah lahan, terlebih tepatnya lahan didepan Rumah Sakit (RS) Elisabeth, Batam Kota, menuai polemik antara warga dengan Tim Terpadu.

Dahulu, lahan itu ditempati oleh Warga Ruli Kopkar PLN yang digusur oleh Tim Terpadu dengan alasan, bahwa sanya Pemko Batam mengatakan lahan tersebut adalah lahan penghijauan (Daerah Penyangga).

Sebanyak 46 KK warga ruli PLN sudah menempati lahan kosong tersebut sejak tahun 1990 lalu Warga Rumah Liar (Ruli) Komplek PLN mengaku tidak terima ketika Tim Terpadu yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) didampingi dengan aparat kepolisian dan TNI AD hendak menggusur pemukiman yang sudah sekitar 10 tahun mereka tempati.
Surat Permintaan RDP Aktivis Kepada DPRD Komisi 1 Batam, Terkait Bangunan Dilahan Hijau "Diduga Jadi Ajang 86”
Deretan Bangunan Ruko Central Aladin Milik PT. Glory Point Yang Memakan Bahu Jalan (Row Jalan).
Selasa, 11-10-2016. Detiknewsocean.com
Pantauan awak media DNO, bahwa faktanya lahan tersebut telah berdiri bangunan deretan Ruko Central Aladin milik PT. Glory Point yang memakan bahu jalan (row jalan) dan tinggal tahap finishing.

Awak media DNO mencoba untuk mengklarifikasi kepada pemilik atas Keberadaan Ruko tersebut yang memicu banyak pertanyaan masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tempat berdirinya bangunan tersebut.

Dari informasi yang diperoleh awak media DNO, bahwa untuk konfirmasi adalah kepada Bapak “Y”. Bapak “Y” mengatakan kepada awak media bahwa saya tidak ada urusan disitu.

“Saya tidak ada sangkut paut dan urusan atas berdirinya deretan ruko tersebut”,ujar “Y”. Selasa, 11-10-2016.
Surat Permintaan RDP Aktivis Kepada DPRD Komisi 1 Batam, Terkait Bangunan Dilahan Hijau "Diduga Jadi Ajang 86”
Saat Poelemik Penggusuran Warga Ruli Kopkar PLN 2014 Silam
Terkait kasus ruko tersebut, Ketua Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barelang, Yusril sudah menyampaikan surat permintaan dapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Komisi I DPRD Batam. Surat itu antara lain Nomor: 001/LSM BARELANG/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 perihal permintaan RDP, terkait pembangunan ruko Central Aladin milik PT. Glory Point di row Jalan Simpang Kantor Camat Batam Kota dan simpang perumahan Bukit Palem serta surat Nomor: 005/LSM BARELANG/XI/2015 tanggal 14 Nopember 2015 perihal: permintaan RDP terkait pembangunan ruko di row jalan Bida Asri 2 Batam Kota.

Yusril “mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mendesak Komisi I DPRD Kota Batam untuk memanggil pengusaha dan BP Batam agar dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing.

Sebab, “pembangunan ruko yang saat ini sedang dalam tahap pengerjaan tersebut menyalahi ketentuan. Selain pembangunan sekitar 20 unit ruko itu berada dilokasi lahan tanaman hujau dan row jalan, pendirian ruko itu juga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hal ini diketahuinya dari pengakuan Kepala Badan Penanaman Modal (BPM)-PTSP Pemerintah Kota Batam Gustian Riau.

Surat Permintaan RDP Aktivis Kepada DPRD Komisi 1 Batam, Terkait Bangunan Dilahan Hijau "Diduga Jadi Ajang 86”
Deretan Bangunan Ruko Central Aladin Milik PT. Glory Point 

Yang Memakan Bahu Jalan (Row Jalan). 
Selasa, 11-10-2016. Detiknewsocean.com
Yusril juga telah mendesak Walikota Batam untuk bertindak tegas menertibkan pendirian ruko yang menyalahi UU No.28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dan juga menyalahi UU No.32 tahun 2009 tentang pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup, kata Yusril.

Namun, oleh oknum Komisi I minta dengan saya untuk di-86 kan,”ungkap Yusril. Yusril mengungkapkan lagi, tidak berjalannya permintaan hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) oleh LSM Barelang kepada Komisi I DPRD Kota Batam, karena deplover pembangunan ruko di lahan terlarang tersebut diduga pihak deplover sudah memberikan upeti kepada oknum tersebut. ”Ketika itu saya menemani oknum itu ke kantor deplover, di kantor deplover oknum itu masuk dan saya menunggu diluar, dalam pertemuan oknum itu minta agar dapat diamankan sesuai permintaan bos deplover.

Selang beberapa hari kemudian oknum Komisi I itu memanggil saya ke salah satu rumah makan dengan menunjukan tumpukan uang sambil mengatakan kepada saya bahwa sebagian uang tersebut akan dibagi bagikan kepada anggota Komisi I. Tapi, setelah saya tanyakan kepada Ruslan Ali Sekretaris Komisi I, Ruslan kaget. 

Dari sinilah saya curiga bahwa kasus tersebut sudah di 86 kan oleh oknum anggota Komisi I DPRD Kota Batam,”ungkapnya Yusril Yusril menambahkan, terkait kasus ini pihaknya tidak akan tinggal diam dan mendesak agar kasus tersebut di lakukan hearing atau rapat dengar pendapat dengan konsekuensi pasti perusahaan yang sudah memberikan uang tutup mulut kepada oknum anggota Komisi I DPRD Kota Batam mencak mecak. Disamping itu pihaknya juga akan membeberkan kasus tersebut ke publik, terang Yusril.

“TAPI APA LACUR, DIDUGA KUAT SURAT RDP DIJADIKAN MODUS 86 OKNUM DEWAN” Tutup Yusril. (SA&PSb)

Subscribe to receive free email updates: