Untuk Kepala Daerah Pelaku Pungli, Mendagri Ancam Tak Bayar Hak Keuangan Selama 6 Bulan, PNS Langsung Dipecat

Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Upaya untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) di Tanah Air, terus digalakkan pemerintah. Tanpa ada terkecuali, baik itu yang melibatkan anggota kepolisian, Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun instansi lainnya, selain adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, pegawai negeri sipil (PNS) yang berani melakukan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik akan dipecat. Pramono mengatakan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyetujui juga sudah menyetujui operasi pemberantansan pungli (OPP) segera diadakan. Dia mengatakan, pemberantasan pungli itu akan dilakukan secara nasional.

Pramono menegaskan OPP akan dilakukan sungguh-sungguh, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur. "Jadi kalau memang dia PNS, siapa pun itu maka akan dipecat," kata Pramono setelah Rapat Terbatas membahas "Reformasi Hukum" di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 11 Oktober 2016.
Untuk Kepala Daerah Pelaku Pungli, Mendagri Ancam Tak Bayar Hak Keuangan Selama 6 Bulan, PNS Langsung Dipecat
Mendagri Tjahjo Kumolo didampingi Menteri PANRB Asman Abnur Abnur saat memberikan pengarahan kepada pejabat eselon I, II, III Kemendagri, di Jakarta, Selasa (18/10). Detiknewsocean.com
Pramono mengatakan, OPP yang dikoordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wiranto ini masih segera dimatangkan. OPP juga segera dijalankan termasuk saat paket pertama revitalisasi hukum itu diumumkan. Hal itu kata Pramono sebagai terapi kejut.

"Semua itu ditugaskan kepada menkopolhukam untuk merumuskan menyelesaikan dan operasinya segera dijalankan mungkin dalam waktu sekarang-sekarang ini juga akan ada shock therapy dalam hal ini," kata Pramono.

Melalui kebijakan revitalisasi hukum yang pertama ini, Pramono menjelaskan presiden memang mengharapkan ada gerakan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk menjalankan kebijakan itu juga akan dipercepat dengan membuat peraturan yang diperlukan atau sekadar merevisi peraturan yang sudah ada. Meski begitu, kebijakan itu, kata Pramono sebenarnya sudah dapat sudah langsung dijalan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengancam akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melakukan pungutan liar (pungli). “Sesuai dengan pasal 287 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah yang melakukan pungutan diluar akan dikenakan sanksi adminitratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 bulan,” kata Tjahjo saat memberikan pengarahan kepada pejabat eselon I, II dan III di lingkup Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Jakarta, Selasa (18/10).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lanjut Tjahjo, mendorong transparansi pengelolaan perizinan dan pengelolaan keuangan daerah melalui program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi.

“Selain itu upayanya adalah mengarahkan APIP (Aparat Internal Instansi Pemerintah) daerah untuk melakukan pengawasan terhadap area rawan penyimpangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 76 tahun 2016 tentang kebijakan pengawasan tahun 2017,” kata Tjahjo

Adapun hal yang diawasi, menurut Mendagri, adalah dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme. Lalu, penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat dan pelanggaran disiplin pegawai.

Kedepankan Integritas

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dalam kesempatan tersebut mengemukakan, secanggih apapun sistem pemerintahan, namun jika Sumber Daya Manusia (SDM) tidak memiliki integritas, maka praktek pungli akan tetap ada. Karena itu, Menteri PANRB meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelayan rakyat.

Asman mengingatkan, tugas pokok PNS/ASN ialah memberikan kemudahan masyarakat dalam proses perizinan serta pelayanan. “Sebagai pelayan masyarakat, kita berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarkat, bukan malah mempersulit bahkan melakukan praktek pungutan liar,” tegas Asman.

Menteri PANRB mendorong dilakukannya perubahan pelayanan yang optimal dari SDM. “Perbaikan juga harus dilakukan pada SDM, harus diterapkan pada ASN, jika praktek seperti pungli tidak patut dilakukan,” katanya. (Puspen Kemendagri/Human MENPANRB/ES/setkab.go.id)

Subscribe to receive free email updates: