Horas Manurung Dkk, Gugat PT PLN Di PHI Medan Terkait Adanya PHK Sepihak

Detiknewsocean.com, Medan (Sumut) ~ Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PT PLN Persero Wilayah Sumatera Utara (Sumut) Area Lubuk Pakam Rayon Sei Rampah terhadap sejumlah karyawannya adalah bentuk PHK Sepihak, tanpa adanya alasan yang jelas. Dengan adanya PHK Sepihak ini, pihak karyawan melakukan Gugatan terhadap PT PLN Persero di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pada Pengadilan Negeri (PN) medan.

Pihak Karyawan melalui Kuasa Hukumnya, Gindo Nadapdap, SH., MH dari FIRMA HUKUM SENTRA KEADILAN, mengatakan "bahwa proses pembuktian dalam persidangan nanti sangatlah penting untuk dihadirkan oleh masing-masing pihak yang berperkara dalam sidang di PHI. Sebab dengan adanya Persidangan PHI ini, pihak Karyawan dapat menuntut hak-hak mereka untuk dapat dipenuhi pihak dari PT PLN Persero" Kamis, 17-11-2016.

Gindo lanjut menerangkan kepada Awak Media DNO bahwa "Horas Manurung dkk sebanyak 12 orang yaitu : Agus Priyono, Rudi Sudianto, Dedek Nurmansyah, Editia Permana Putra, Chaidir Harahap, Muhammad Dani, Jerry Pangaribuan, Ibrahim Ritonga, Suprianto dan Juwanda, menggugat PT PLN Persero yang berkedudukan di Kantor Wilayah Sumut Area Lubuk Pakam Rayon Sei Rampah. Gugatan tersebut telah didaftarkan di PHI pada PN Medan dengan Nomor Register : 208/Pdt.Sus//PHI/2016/PN Mdn".
Horas Manurung Dkk, Gugat PT PLN Di PHI Medan Terkait Adanya PHK Sepihak
Illustrasi : Pengadilan Negeri Medan. Detiknewsocean.com
"Horas dkk menggugat PT PLN karena PT Citacontrak sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang selama ini menjadi agen jasa tenaga kerja bagi Horas dkk di PT PLN Rayon Rampah sejak Juni 2016 telah memberhentikan (PHK) Horas dkk tanpa alasan jelas karena selama ini Horas dkk tidak pernah melakukan kesalahan atau melanggar peraturan perusahaan. Horas dkk sebelumnya juga tidak pernah menerima surat peringatan dari perusahaan".

"Sebelum menggugat Horas dkk telah meminta kepada PT Citacontrak dan PT PLN untuk tidak melakukan PHK Sepihak dan kalaupn PHK tidak dapat dihindari, Horas dkk meminta kedua perusahaan tersebut untuk membayar pesangon sesuai ketentuan dalam UU No. 13 tahun 2003 kepada masing masing karyawan".
"Tetapi, baik PT PLN maupun PT Citacontrak tidak mau membayarkan hak hak pesangon kepada karyawan, bahkan Mediator Disnaker Kabupaten Serdang Bedagai yang sudah mengeluarkan anjuran agar memberikan hak pesangon juga tidak dilaksanakan".

"Oleh karena PHK Tersebut bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena PHK tanpa didasari kepada adanya kesalahan karyawan dan tidak ada pemberian pesangon kepada karyawan, maka Horas dkk melalui Kuasa Hukumnya dari Firma hukum Sentra Keadilan yaitu Gindo Nadapdap, SH. MH, Ganda P Marbun SH MH, Arisvandi SH, TM Kurniawan SH, Leo Nababan SH, telah menggugat PT Citacontrak sebagai Tergugat 1 dan PT PLN Persero sebagai Tergugat 2 di PHI Medan, dimana dengan tuntutan adalah :
  1. Agar pengadilan menyatakan phk yang dilakulan tergugat 1 dan 2 kepada karyawan adalah tidak sah.
  2. Agar pengadilan menghukum tergugat 1, 2 membayar hak pesangon kepada Horas dll seluruh nya berjumlah Rp. 473.616.000., dan upah proses rp.99.840.000.-".
"Persidangan gugatan PHI ini akan dimulai pada tanggal 05 Des 2016 di PHI Pengadilan Negeri Medan" tutup Gindo. (***)

Subscribe to receive free email updates: