Penangkapan "Sahat" Unprosedural, Surat Panggilan Ke-I Tersangka, Ke-2 Saksi. “Polres Tapsel Langgar KUHAP”

Detiknewsocean.com, Padang Sidimpuan (Sumut) ~ FIRMA HUKUM SENTRA KEADILAN Medan menilai penangkapan yang dilakukan Kepolisian Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terhadap Sahat Bahagia Adebertus Panggabean saat berada dalam rumah, yang dilanjutkan dengan penahanan merupakan pelanggaran terhadap Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan hak asasi manusia.

"Kami Penasihat Hukumnya dari FIRMA HUKUM SENTRA KEADILAN : Gindo Nadapdap, SH., MH., Ganda Putra Marbun, SH., MH, Arisvandi., SH dan Leo Nababan, SH mengecam keras perbuatan pihak Kepolisian KAPOLRES Tapsel yaitu AKBP RONY SAMTANA karena penangkapan unprosedural, tidak sesuai ketentuan KUHAP”, ucap Gindo saat konferensi pers di Padang Sidimpuan”, Senin, 07-11-2016.

Gindo menerangkan “bahwa Kasus berawal perbuatan Sahat membeli sebidang lahan seluas 4 hektar di Aek Garingging Desa Tanjung Beringin Kecamatan Huristak Kab. Padag Lawas. Tanah dibeli dihadapan Kepala Desa Tanjung Beringin. Selain sahat, terdapat juga warga sebanyak 200 orang membeli lahan tersebut dihadapan Kepala Desa. Uang pembayaran seluruhnya diserahkan kepada Kepala Desa. Pembelian ini terjadi pada 28 Oktober 2014. Pada saat itu, keadaan di sekitar areal tanah sudah sangat banyak orang perorangan ataupun korporasi yang menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit baik dalam ukuran skala kecil maupun dalam skala yang sangat luas (ratusan dan puluhan ribu hektar). Selama ini tidak pernah terdengar warga, pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penahana terhadap warga yang melakukan usaha kebun di sekitar areal tersebut".
Penangkapan "Sahat" Unprosedural,Surat Panggilan Ke-I Tersangka, Ke-2 Saksi. “Polres Tapsel Langgar KUHAP”
Gindo Nadapdap, SH., MH & Rekan Dari FIRMA HUKUM SENTRA KEADILAN Saat Konferensi Pers Di Padang Sidimpuan. Detiknewsocean.com
"Agar tanah tersebut dapat diusahai oleh semua warga termasuk Sahat menerima SURAT PERINTAH KERJA dari Kepala Desa pada 25 Maret 2016. Berdasarkan surat perintah kerja tersebut, Sahat dan warga mengerjakan lahan tersebut untuk ditanami kelapa sawit. Namun pada saat 1 unit excapator membuat batas lahan-lahan tersebut pada tanggal 20 Juni 2016, penyidik dari Polres Tapsel mendatangi lokasi dan menghentikan pekerjaan excapator serta melakukan penahanan atau penyitaan terhadap excapator tersebut. Sampai dengan sekarang excapator tersebut masih ditahan di Polsek Binanga dan pihak Polisi tidak ada memperlihatkan adanya surat penyitaan yang sudah dijinkan dan disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP".

"Tindakan Polres Tapsel berlanjut dengan membuat panggilan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1369/VI/2016/RESKRIM, tertanggal 21 Juni 2016dari TERMOHON kepada PEMOHON untuk hadir di Polres Tapanuli Selatan SEBAGAI SAKSI atas nama UCOK PANGGABEAN, pada hal nama PEMOHON yang sebenarnya adalah SAHAT BAHAGIA ADEBERTUS PANGGABEAN". 

"Kemudian dilanjutkan dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1426/IX/2016/RESKRIM, tertanggal 07 September 2016 dari TERMOHON kepada PEMOHON atas nama SAHAT PANGGABEAN Als UCOK untuk dimintai keterangan sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan dan/atau membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ; dan selanjutnya POLRES membuat Surat Panggilan Ke-II Nomor : S.Pgl/1426.a/IX/2016/RESKRIM, tertanggal 07 September 2016 dari TERMOHON kepada PEMOHON sebagai SAKSI atas nama SAHAT PANGGABEAN Als UCOK, pada hal nama PEMOHON yang sebenarnya adalah SAHAT BAHAGIA ADEBERTUS PANGGABEAN".
Penangkapan "Sahat" Unprosedural,Surat Panggilan Ke-I Tersangka, Ke-2 Saksi. “Polres Tapsel Langgar KUHAP”
Gindo Nadapdap, SH., MH & Rekan Dari FIRMA HUKUM SENTRA KEADILAN Saat Konferensi Pers Di Padang Sidimpuan. Detiknewsocean.com
"Karena Sahat tidak menghadiri Surat Panggilan Ke-II tidak dihadiri, maka POLRES melakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/278/X/2016/RESKRIM, tertanggal 25 Oktober 2016. PEMOHON ditangkap di rumahnya di Dusun KUD Desa Langkimat ".

"Penangkapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penahanan pada tanggal 02 November 2016 TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penahanan terhadap PEMOHON dengan Nomor : SP.Han/197/XI/2016/RESKRIM, tertanggal 02 Nopember 2016, atas dugaan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan dan/atau membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan".

"Penangkapan yang dilakukan oleh Polres adalah unprosedural atau tidak sesuai dengan prosedur penangkapan sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa penangkapan terhadap pelanggaran UU hanya dapat dilakukan apabila surat panggilan sebagai tersangka sudah dilakukan dua kali berturut-turut. Maka dalam perkara ini Polres membuat surat panggilan ke-I sebagai Tersangka, sedangkan surat panggilan ke-II sebagai Saksi atas nama Sahat Panggabean".

"Dengan demikian Polres belum melakukan surat panggilan sebagai tersangka sebanyak dua kali berturut-turut karena sp-1 adalah sebagai tersangka sedangka sp-2 adalah sebagai saksi. Karena itu Polres telah melakukan penangkapan tanpa melalui proses pemanggilan sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) KUHAP".

Lanjut Gindo mengatakan "hal tersebut sebenarnya telah disampaikan oleh pihak keluarga Sahat kepada penyidik Polres, tetapi penyidik Polres mengabaikan keberatan keluarga, dan langsung melakukan penangkapan".

Oleh karenanya, Sahat melalui Penasihat Hukumnya dari FIRMA HUKUM SENTRA KEADILAN : Gindo Nadapdap, SH., MH., Ganda Putra Marbun, SH., MH, Arisvandi., SH dan Leo Nababan, SH telah mengajukan gugatan Praperadilan terhadap KAPOLRES TAPSEL di Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan pada tanggal 09-11-2016 dengan Register Nomor : 5/Pra/2016/PN Psp" tutup Gindo. (***)

Subscribe to receive free email updates: