Penerbitan IMB Hotel Kuning 7 Lantai Oleh BPM-PTSP Batam : Penyalahgunaan Wewenang

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ Pemko Batam atas Perintah Muhammad Rudi dan Amsakar, selaku Walikota dan Wakil Walikota Batam yang sedang genjar merubuhkan bangunan liar dan kios-kios liar di sejumlah titik Row Jalan, bersifat tebang pilih. Tindakan tidak sesuai dengan Sumpah dan amanah sebagai Pemimpin Pemerintahan, yang ada  justru tumbuh subur bangunan gedung skala besar dan liar di Buffer Zone (Daerah Penyangga).

Sebagian besar masyarakat Batam menilai tindakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, hanya mampu dan berlaku kepada masyarakat kecil.

Sebelumnya sesuai dengan pemberitaan DNO "Bangunan Hotel 7 Lantai Berdiri Dilahan Buffer Zone, BP Batam dan BPM-PTSP (Pemko) Batam Saling Lempar Tanggung Jawab" dan "Alasan Amat Tantoso : Bangunan Hotel Memakan Row Jalan Mohon Tidak Dibongkar" bahwa bangunan Hotel tersebut sampai dengan sekarang masih berdiri tegak tanpa adanya tindakan yang jelas dari pemerintah.

Salah satu Warga masyarakat "K" selaku pemerhati Kota Batam mengatakan "Sidak yang pernah dilakukan Walikota Batam Rudi bersama dengan beberapa jajaran stafnya untuk mengecek titik koordinat row jalan atas berdirinya bangunan hotel berwarna kuning milik pengusaha Amat Tantoso di daerah Penuin, yang ternyata menyalahi aturan dan dianggapnya sudah melenceng dari titik koordinat awal pada Senin, 10-10-2016, dapat disimpulkan hanyalah suatu "Expresi" ataupun "Slogan" pemerintah saja, agar dilihat ada tindakan, sebab bangunan tersebut tetap berjalan tahap pembangunannya".
Penerbitan IMB Hotel Kuning 7 Lantai Oleh BPM-PTSP Batam : Penyalahgunaan Wewenang
 Keadaan Hotel Kuning 7 Lantai Saat Ini Yang terletak Di Daerah Pinuin Nagoya Kota Batam Berdiri Diatas Baffer Zone (Daerah Penyangga). Detiknewsocean.com
"Penerbitan IMB Hotel Kuning 7 lantai di Pinuin oleh  Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Batam diduga tanpa Pertimbangan Tata Ruang dan merupakan penyalahgunaan wewenang. Hal dapat disimpulkan sesuai denagn konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Adiministrasi Negara (HAN) dikatakan Detournement de pouvoir atau melampaui batas kekuasaaan dan Abuse de droit atau sewenang-wenang. Begitu juga menurut UU Pemberantasan Tipikor yaitu:
  1. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan;
  2. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan; dan
  3. Berpotensi merugikan negara", terang "K".
Lanjut "K" menjelaskan "Penerbitan IMB Hotel Kuning 7 lantai ini sudah sangat patal melanggar peraturan seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00”, dan juga dengan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yaitu "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".
Penerbitan IMB Hotel Kuning 7 Lantai Oleh BPM-PTSP Batam : Penyalahgunaan Wewenang
 IMB Hotel Kuning 7 Lantai Oleh BPM-PTSP Batam. Detiknewsocean.com
Ditempat terpisah, salah satu warga korban penggusuran kios Simpang Kara "IR"  ketepatan melintas dan lansung menemui awak Media DNO saat melakukan investigasi mengatakan "Pemerintah Indonesia lebih khusus Pemko Batam sangat kejam kepada rakyat kecil saja. Bangunan hotel itu Abang lihat saja, tak ada tindakan, sedangkan kami hanya kios kecil lansung dibongkar "dimusnahkan" atau diratakan dengan alat berat".

"Kami masyarakat Public Batam berharap keterangan yang jelas dari Kepala BPM_PTSP dan Walikota Batam, Kapan Hotel tersebut di Bongkar dan menindak tegas siapa yang Bermain di Balik penerbitan IMB Hotel tersebut".

Public Juga meminta "dimana Peran Seluruh Organisasi dan LSM di Batam Kawal masalah Hotel Amat Tantoso Cepat di bongkar, supaya Hukum di Kota Batam tidak Berpihak (Tebang Pilih)".
Pantauan DNO di lapangan Hotel Kuning Milik Amat Tantoso itu masih berdiri Rapi dan masih berlansung proses tahap pembangunannya, tanpa ada Tindakan tegas dari Pihak penegak penertiban bangunan yang menyalahi Tata Ruang Kota,

Terkait hal ini BPM-PTSP Batam "GR" belum bisa di konfirmasi untuk dimintai keterangan atas terbitnya IMB bengunan tersebut. (PSb)

Subscribe to receive free email updates: