Sejarah Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Detiknewsocean.com ~ Sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang telah dilakukan perubahan atas hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tahun 1996, dengan Ketetapan MPR No. XX/MPR/1966 Lampiran 2, disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah:
  1. Undang-undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Keputusan Presiden;
  6. Peraturan-peraturan pelaksananya, seperti:
  • Peraturan Menteri;
  • Instruksi Menteri;
  • Dan lain-lainnya.
Sejarah Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Sejarah Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Detiknewsocean.com
Pada tahun 1999, dengan dorongan yang besar dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas serta semakin kuatnya ancaman disintegrasi bangsa, pemerintah mulai mengubah konsep otonomi daerah. Maka lahirlah Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004) dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (telah diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004).

Perubahan ini tentu saja berimbas pada tuntutan perubahan terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena itulah, dibuat Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang.

Kalau selama ini Peraturan Daerah (Perda) tidak dimasukkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, setelah lahirnya Ketetapan MPR No. II Tahun 2000, Perda ditempatkan dalam tata urutan tersebut setelah Keputusan Presiden. Lengkapnya, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia setelah tahun 2000 adalah sebagai berikut:
  1. Undang-undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-undang;
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
  5. Peraturan Pemerintah;
  6. Keputusan Presiden; dan

  7. Peraturan Daerah

Dasar Hukum :
  1. Undang Uundang Dasar 1945,
  2. Undang Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004),
  3. Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (telah diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004),
  4. Ketetapan MPR No. XX/MPR/1966 Lampiran 2,
  5. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang
Referensi :
  1. Jimly Asshiddiqy, Pegantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2010
  2. Joeniarto, Selayang Pandang Sumber-Sumber Hukum Tatanegara di Indonesia, Liberty, Jogyakarta, 1991
  3. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
  4. http://www.detiknewsocean.com/2016/08/perundang-undangan-statue.html
  5. http://www.detiknewsocean.com/2016/08/undang-undang-legislasi.html

Subscribe to receive free email updates: