Terkait Kasus Ketua GAT : Ini Tanggapan LK (Oknum Anggota DPRD ) Yang Diduga Sebagai Pelindung

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~  Kasus yang menimpa Ketua Gerakan Anti Trafficking (GAT) yang diduga sebagai Otak dari Kasus Perdagangan Orang (Trafficking) atau penyalur TKI Ilegal yang terjadi beberapa waktu lalu, dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Kepualuan Riau (Kepri), menjadi viral di Media Sosial .

Terkait dengan pemberitaan DNO sebelumnya "Ketua GAT Masuk Daftar DPO Polda Kepri, Pelindung GAT Oknum Anggota DPRD Batam ‘Dipertanyakan’" dimana oknum Anggota DPRD dari komisi I yang juga diduga sebagai salah satu Pelindung di LSM GAT, yang terlibat dalam kasus tersebut.

Saat di konfirmasi melalui telepon selulernya "LK" Selaku Anggota DPRD Batam menerangkan bahwa dirinya tidak ada kaitannya dengan aktivitas yang di lakukan oleh Samsul (Ketua LSM GAT).
Terkait Kasus Ketua GAT : Ini Tanggapan LK (Oknum Anggota DPRD ) Yang Diduga Sebagai Pelindung
Lik Khai Anggota DPRD Komisi I Batam.  Detiknewsocean.com
"Saya tidak pernah mengetahui bahwa saya dibuat sebagai Pelindung dari LSM GAT. Kalaupun nama saya ada dicantumkan (dicatutkan) sebagai Pelindung, itu diluar pengetahuan saya. Sebab, sampai dengan sekarang ini saya tidak pernah menerima "Surat Keterangan" (SK) penganngkatan sebagai Pelindung LSM GAT" ujar LK".

"Terkait dengan segala aktivitas LSM GAT, saya tidak pernah mengetahui bagaimana pekerjaan dan apa kegiatan sehari-hari LSM GAT".

"Jadi, kasus yang menimpa Ketua LSM GAT yaitu Samsul Rumangkang, yang menjadi pelaku dugaan kasus pemerasan lokasi penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan diduga Kuat sebagai Otak dari Kasus Perdagangan Orang (Trafficking) atau penyalur TKI Ilegal yang terjadi beberapa waktu lalu, saya tidak pernah mengetahui atas aktivitas kegiatan Samsul ini" terang "LK".
"Saya sebagai masyarakat yang di pilih Rakyat menjadi anggota DPRD Batam, hanya bekerja dengan hati nurani dan untuk Rakyat Batam". 

"Tugas saya sebagai pengawas, mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah, melakukan perbuatan seperti itu, seolah-olah saya kurang kerjaan dan penghasilan aja apalagi aktivitas Trafficking" tegasnya. (PSb)

Subscribe to receive free email updates: