BALI DALO,SH. & REKAN : Memberikan Kesempatan Tanggal 20 November 2017 "Membongkar & Memindahkan Sendiri"

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ Berdasarkan surat Nomor 45/KH-BD/P/X/2017, dari kantor hukum/Law Office Bali Dalo, SH. & Rekan Perihal pemberitahuan dan telah diterima oleh Sdr.Muller dan Hammasari Lubis, Sdr. Porman Hutabarat dan Nurdiana Tambunan, Sdr. M.Yulis, Sdr.Warsito (30/10/2017) warga yang berdomisili di Kampung Belimbing kelurahan Sadai kecamatan Bengkong merasa kaget saat membaca surat tersebut dengan bunyi sebagai berikut :

Sebelumnya atas nama klien kami memohon maaf yang sebesar – besarnya kepada saudara – saudara, bahwa kami ingin menyampaiakan keinginan klien kami untuk membangun dan menggunakan sendiri lokasinya yang kebetulan saat ini di atasnya berdiri bangunan milik saudara – saudara, maka kami memohon kesediaan saudara – saudara untuk membongkar dan memindahkan bangunan saudara – saudara yang saat ini berada di atas lokasi klien kami tersebut.
(DETIKGLOBALNEWS.COM)
Untuk keperluan dan maksud tersebut di atas, klien kami memberikan kesempatan sampai dengan tanggal 20 November 2017 kepada saudara – saudara untuk membongkar dan memindahkan sendiri.Apabila sampai dengan batas waktu tersebut di atas, saudara – saudara tidak bersedia membongkar bangunan suadara – saudara tanpa memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun dan kami juga tidak akan melayani diskusi dalam bentuk apapun.

Tembusan :
  1. Camat Bengkong
  2. Kapolsek Bengkong di Batam
  3. PT. Dharma Kemas Berganda (klien) di Batam.

Sementara Nurdiana Tambunan saat memperlihatkan surat tersebut kepada tim media ini pada hari Senin (30/10/2017) mengatakan, kami bukan tidak bersedia membayar harga tanah/kavling yang dijual oleh PT.Dharma Kemas Berganda kepada warga Kampung Belimbing, tetapi harga tanah/kavling kian begitu mahal yaitu sebesar Rp 700.000/m2, sementara PT.Dharma Kemas Berganda menjual tanah/kavling kepada warga yang lain mencapai jumlah kurang lebih 450 kk dengan harga Rp.285.000/m2.

” Harga ini kan bervariasi, padahal rumah di bangunan oleh warga sendiri dan segala pembangunan infrastruktur jalan & saluran parit (Drainase) mata anggaran nya berasal dari pemerintah, lalu apa dasar hukum PT.Dharma Kemas Berganda menjual tanah/kavling dengan nilai harga jualnya tidak serupa dengan lahan warga yang lainnya ” ucapnya dengan nada kesal.

Dia lagi bertanya kenapa BP Batam selama ini berdiam diri, kami berharap kepada pemerintah pusat khususnya penegak hukum di Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK melakukan audit keuangan di BP Batam terkait penjualan lahan di Kampung Belimbing kepada warga sebesar Rp.285.000/m2 sampai Rp.700.000/m2, jika itu benar disetorkan kepada negara kami pun siap membayar nya, yang terjadi selama ini kenapa BP Batam tidak pernah melakukan sosialisai dengan warga ” kata ibu Nurdiana.

Sementara Muller mengalami kekecewaan dengan harga tanah yang dibebankan pihak PT.Dharma Kemas Berganda kepada dirinya yaitu sebesar Rp.700.000/m2,kami berharap kepada pimpinan baru di BP Batam agar turun langsung kelokasi Kampung Belimbing sebelum tanggal 20 November 2017, warga mau dengar langsung penjelasan dari kepala BP Batam terkait tarif harga jual tanah yang diberikan wewenang kepada pihak perusahaan, pinta Muller.

Baca :
”Warga ingin penjelasan dari BP Batam, berapa harga tanah yang di bayarkan pihak PT.Dharma Kemas Berganda” tanya Muller lagi.

Hingga berita ini diterbitkan pihak kuasa hukum PT.Dharma Kemas Berganda dan kepala BP Batam maupun Deputi III BP Batam yang membidangi lahan belum berhasil dikonfirmasi media ini untuk dimintai keterangannya.Demikian dirilis dari DETIKGLOBALNEWS.COM. (amjoi group)

Subscribe to receive free email updates: