Bangunan Rumah Permanen Milik Warga Kampung Belimbing Batam Terancam

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ Berdasarkan surat Nomor 52/KH.BD/P/XI/2017, Perihal Peringatan II dari kantor hukum/Law Office Bali Dalo, SH & rekan, membuat warga Kampung Belimbing panik dan meminta kepada kepala/pimpinan BP Batam Deputi III bidang pengusaha sarana usaha badan pengusaha agar mempertimbangkan harga nilai jual beli lahan yang diberlakukan oleh PT.Dharma Kemas Berganda kepada masyarakat.

Adapun bunyi surat peringatan ke II (14/11/2017) kepada warga Belimbing yang mendirikan/membangun rumah secara permanen yang diberikan oleh PT.Dharma Kemas Berganda melalui kuasa hukum nya antara lain :

Bangunan Rumah Permanen Milik Warga Kampung Belimbing Batam Terancam
Badan Pengusahaan (BP) Batam/Detikglobalnews.com
1 – Bagi saudara – saudara yang belum membayar atau belum melunasi kewajiban nya kepada klien kami, perlu kami mengingatkan bahwa harga tanah untuk saudara sudah berlaku harga Rp.400.000,-/m2(empat ratus ribu per meter) dan jika masih berminat untuk memiliki lokasi tersebut, kami memberikan waktu sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 untuk melakukan pembayaran sesuai dengan harga di atas.

2 – Bagi saudara – saudara yang tidak ingin memiliki lokasi tersebut, maka segera membongkar dan mengosongkan bangunan saudara di atas tanah klien kami dan apabila pembongkaran dilakukan oleh klien kami, maka tidak akan diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun.

3 – Kami sampaikan bahwa klien kami telah mendapat surat dari Bank Riau Kepri tanggal 18 November 2017 yang menyatakan belum dapat merealisasikan (menolak) kredit saudara – saudara, maka bagi saudara – saudara yang sudah melakukan proses di Bank Riau Kepri dan belum di setuju, agar segera memilih Bank pengganti atau kami sarankan ke BPR Dana Nusantara sebagai pilihan.

4 – Kami memberikan waktu sampai dengan tanggal 30 November 2017 untuk menentukan Bank pengganti dan apabila sampai dengan bats waktu tersebut, saudara – saudara belum menentukan Bank pengganti yang memastikan menerima kredit saudara, maka saudara akan dikenakan harga dan ketentuan pada angka I tersebut di atas.

5 – Kami mengingatkan penghuni rumah sewa (kost) untuk segera mengosongkan rumah yang di tempati, apabila pemilik rumah belum melunasi kewajiban nya kepada klien kami.

6 – Peringatan ini tidak berlaku bagi saudara – saudara yang sudah mendapat surat tentang pemberitahuan untuk mengosongkan dan membongkar sendiri rumah nya diatas lokasi klien kami.

7 – Mohon maaf yang sebesar – besar kepada saudara – saudara yang sudah melunasi pembayaran kewajibannya kepada klien kami, karena kedatangan surat kami mengganggu ketenangan saudara – saudara.(lampiran surat kepada warga)

Tentu untuk mengetahui kebenaran tentang pengalokasian lahan yang di berikan BP Batam kepada pihak – pihak perusahaan patut dipertanyakan bagaimana mekanisme nya, melalui Asossiasi Media & Jurnalis Online Indonesia (Amjoi group) telah melayangkan surat dengan Nomor 010/SK/DPP/AMJOI/XI/2017 pada tanggal 08 November 2017, kepada kepala maupun pimpinan BP Batam Deputi III Bidang Pengusaha Sarana Usaha Badan Pengusaha.

Humas DPP AMJOI Bapak Very Simatupang mengatakan, kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya aturan maupun peraturan di BP Batam terkait pemberian lahan kepada pihak perusahaan, dimana sebagian perusahaan yang mendapatkan alokasi lahan dari BP Batam terancam ditarik akibat sampai saat ini belum juga melakukan pembangunan, sementara beberapa perusahaan leluasa memperjual belikan lahan kepada masyarakat, tentu ini harus disikapi oleh BP Batam maupun pemerintah pusat agar tidak terjadi timpang tindih maupun pilih kasih terkait pengelolaan lahan di kantor BP Batam.

Terkini :
” Tentu yang patut kita pertanyakan apakah setiap perusahaan yang mendapatkan alokasi lahan apakah bukan diwajibkan harus membayar uang jaminan pembangunan kepada BP Batam “tanya Very seperti diberitakan Detikglobalnews.

Masih kata Very, Bagaimana mungkin pihak perusahaan bisa memperjual belikan lahan,apa dasar hukum nya, apakah setiap perusahaan bukan diwajibkan melakukan pembangunan terlebih dahulu,baru bisa mengalihkan kepada pihak lain, kenapa ada pembiaran hingga bisa terbit sertipikat dari kantor Badan Pertanahan Nasional kota Batam, menurut saya ini perlu ditelusuri oleh pemerintah pusat khususnya para penegak hukum POLRI, KEJAKSAAN AGUNG & KPK tentang peraturan di BP Batam,ungkap Very lagi.(***)

Subscribe to receive free email updates: