DPR Belum Terima Surat Presiden Terkait Pergantian Panglima TNI

Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menerima surat rekomendasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk nama-nama calon pengganti Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

"Belum. Belum ada. Nanti kita harapkan setelah ini segera masuk," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kompleks DPR, Senayan, Rabu (29/11/2017).

Taufik mengharapkan surat dari Presiden Jokowi tersebut masuk sebelum tanggal 13 Desember 2017. Sebab, menurutnya, di tanggal itu DPR akan kembali memasuki masa reses dan libur Natal dan tahun baru.
DPR Belum Terima Surat Presiden Terkait Pergantian Panglima TNI
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dikerumuni mahasiswa saat kuliah umum di Kampus UIN Suska Riau, Pekanbaru, Rabu (5/4). ANTARA FOTO/Wahyudi/FBA.
Sementara, menurutnya, pembahasan pergantian Panglima TNI harus diproses tiga bulan sebelum akhir masa jabatan. Jenderal Gatot Nurmantyo akan habis masa jabatannya pada Maret 2017.

"Jadi kalau Januari, biasanya kan presiden juga disibukkan. Kalau sebelum masa sidang surat masuk, sesegera mungkin kita sampaikan ke teman di Komisi I," kata Taufik.

Taufik kemudian menjelaskan, setelah surat tersebut masuk, kesekjenan DPR akan langsung menyampaikan pimpinan DPR ketika rapat, lalu pimpinan akan mengagendakan pembahasan di Bamus DPR.

Dari Bamus DPR kemudian akan disampaikan ke rapat paripurna bahwa ada masukan dari presiden. Selanjutnya, hasil rapat akan segera dibahas di Komisi I.

Senada dengan Taufik, Anggota Komisi I F-PDIP Effendi Simbolon menyatakan Komisi I DPR belum menerima surat dari presiden.

"Belum. Saya belum tahu itu. Nanti coba saya cek. Kalau sudah, harusnya bagus," kata Effendi saat dihubungi Tirto, Rabu (29/11/2017).

Meskipun begitu, menurut Effendi, pembahasan pergantian Panglima TNI tidak harus dilakukan tiga bulan sebelum masa akhir jabatan panglima saat ini. "Kan masanya berakhir Maret nanti. Bisa Januari, bisa Februari, bisa Maret, atau bisa jadi dilanjutkan saja," kata dia.

Menurut Effendi, pergantian Panglima TNI adalah sebuah hal yang wajar dan biasa saja. Oleh karena itu, kata dia, tidak perlu dibuat heboh. "Itu kan memang berkala. Karena sekarang panglimanya Jenderal Gatot saja jadi semua heboh," kata Effendi.

Baca :
Politisi PDIP ini pun menganggap tidak masalah apabila Panglima TNI kembali dijabat oleh Jenderal Gatot Nurmantyo. Sebab, menurutnya, Jenderal Gatot merupakan sosok bekerja secara baik selama menjadi panglima.

"Kecuali kalau memang ditarik-tarik ke politik, Pak Gatot mau mencalonkan diri sebagai capres, ya memang harus ganti. Saya pikir itu juga hak dia kok. Tidak masalah dia berpolitik praktis. Banyak purnawirawan yang begitu," kata Effendi seperti dikutip dari Tirto.

Kandidat Panglima TNI sesuai tradisinya disyaratkan harus berpangkat bintang empat dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Saat ini tercatat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) adalah Marsekal Hadi Tjahjanto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yakni Jenderal Mulyono, lalu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yaitu Laksamana Ade Supandi.

Namun berbagai kalangan meminta Presiden Jokowi memilih Panglima TNI baru berasal dari matra Angkatan Udara sesuai rotasi.(***)

Subscribe to receive free email updates: