Hapus larangan melintas di MH Thamrin, Anies diminta bebaskan motor lewat jalan tol

Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan keukeuh akan menghapuskan aturan pelarangan kendaraan roda dua melintas di Jalan MH Thamrin. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta William Yani mengaku kaget dengan alasan pencabutan aturan tersebut.

Untuk diketahui, Anies mengatasnamakan rakyat kecil dalam pencabutan larangan tersebut. Di mana pencabutan larangan sepeda motor tersebut bertujuan memberikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat.
Hapus larangan melintas di MH Thamrin, Anies diminta bebaskan motor lewat jalan tol
Rapat Paripurna DKI Jakarta. ©2017 Merdeka.com/Arie Basuki
"Tadinya saya berpikir bahwa alasan Gubernur yang akan mencabut larang motor masuk jalan protokol akan lebih akademik dibandingkan dengan jawaban hanya sekedar membela wong cilik," katanya, Jumat (17/11).

Dia menjelaskan, penerapan larangan bermotor itu bertujuan untuk memaksa orang yang naik motor beralih ke moda transportasi massal. Padahal nantinya kendaraan roda empat akan dikenakan jalan berbayar menggunakan sistem electronic road pricing (ERP).

"Sebelum ke ERP, muncul lah peraturan ganjil genap untuk mengantisipasi sebelum ERP berjalan. Sudah benar dan baik, tapi yang sekarang, (Anies) masih belum jelas arahnya mau kemana? Bikin peraturan yang sarana prasarana nya belum jelas," tegasnya.

William menambahkan, jika Anies ingin membuat kesetaraan untuk wong cilik, maka seharusnya bisa motor juga bisa menggunakan jalan tol.

Terkini :
"Bila hanya alasan dengan bersandar dan tameng wong cilik. Kenapa tidak sekalian memperbolehkan motor lewat jalan tol? Atau memperbolehkan andong yang dulu banyak di Monas untuk bisa lewat jalan protokol?" tegasnya seperti diberitakan Merdeka.com.

Wakil Ketua Komisi A ini mengungkapkan, Anies harus menjelaskan konsep rencana pembangunan DKI Jakarta jika memang ingin mengedepankan 'wong cilik'. Jangan sampai nantinya apa yang sudah berjalan baik dihilangkan tanpa ada alasan tepat.

"Kalau motor dilarang seperti sekarang ini sudah bagus dan tertib. Sekarang yang terlihat adalah kebijakan yang penting beda dengan Gubernur lama. Padahal banyak program lama yang bisa diteruskan karena dianggap baik, seperti Rumah Susun, RPTRA dan Qlue," tutup William.(***)

Subscribe to receive free email updates: