Komisi III DPRD Batam, Kapal Labuh Jangkar Izin PT. Asinusa Putra Sekawan

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ Terkait kapal labuh jangkar di perairan Kepri khususnya Batam saat dikonfirmasi media pada hari Senin (16/10/2017) komisi III DPRD Batam pak Nyangnyang Haris Pratamura akan menjelaskan secara rinci.

Secara sederhana Labuh jangkar artinya adalah kapal dimana tidak ada nya operasi, nyandar sambil menunggu kemana mereka akan berlabuh,dan pemerintah memfasilitasi karena daerah ini sangat cocok untuk kawasan labuh jangkar untuk melakukan bongkar muat dan bayak hal lainnya, ungkap nya.
Komisi III DPRD Batam, Kapal Labuh Jangkar Izin PT. Asinusa Putra Sekawan
Komisi III DPRD Batam Pak Nyangnyang Haris Pratamura
Saya meminta kepada PT Asinusa Putra Sekawan Batam, PT Pelindo II Batam dan yang lainnya,agar mereka mengkonfirmasi dengan nelayan dan akan memfasilitasi terkait permasalahan yang ada disana supaya semua dapat berjalan dengan lancar, sebut nya lagi.

Mengenai keberatan nelayan Nyangnyang juga menyebutkan bahwa disana itu banyak nelayan jadi keberatan nelayan disana itu sedikit terkontaminasi laut nya dengan adanya kapal yang berlabuh disana sehingga tidak sempurna lagi “ada pembuangan air disana” lanjut nya seperti diberitakan Detikglobalnews.

“Bahwa perputaran air itu sangat mempengaruhi keadaan laut sekitar nya, tentu harus ada kerjasama dan komunikasi sesama nelayan“ kata Nyangnyang lagi.

Terkini :
Terkait PT Asinusa Putra Sekawan Batam yang bernaung disana Nyangnyang mengatakan UKL-UPL nya sudah ada namun mau merubah kemarin karena izin nya sudah mati.

Nyangnyang juga mengatakan ada keuntungan pemerintah disini melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), retribusi nya dan dari pelindo nya dan banyak transaksi yang masuk kenegara.

0 sampai 12 mil adalah kewenangan provinsi lantas apa kewenangan komisi III dalam hal ini, Nyangnyang menjawab bahwa kami hanya sebatas mengingatkan saja,tutup nya. (amjoi group)

Subscribe to receive free email updates: