Gubernur Riau; Laporkan Perusahaan Tak Terapkan UMK!

Detiknewsocean.com, Pekanbaru, (Riau) ~ Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman telah menyetujui besaran Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru 2018 sebesar Rp2.557.486, 73. ‎Nilai ini mulai berlaku per 1 Januari mendatang. Bagi perusahaan yang tidak memberlakukan akan diberikan sanksi.
‎Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru Johnny Sarikoen mengatakan, setelah menerima surat salinan dari Gubernur Riau, pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan kembali mengadakan pertemuan bersama Dewan Pengupah.

“Kami adakan pertemuan bersama dengan anggota Dewan Pengupah, Apindo, dan serikat pekerja buruh. Kami akan sampaikan ke mereka, kemudian disosialisasikan ke seluruh perusahaan yang ada di Pekanbaru,” ungkap Johnny, Jumat (24/11).
Gubernur Riau; Laporkan Perusahaan Tak Terapkan UMK!
Johnny Sarikoen
Mulai awal 2018, UMK ‎diberlakukan. Ia juga mengimbau kepada karyawan agar melapor ke Disnaker Kota Pekanbaru apabila menerima upah di bawah UMK.

“Kami telah mendirikan pos pelayanan dan pengaduan. Karyawan bisa melaporkannya ke sana. Laporan itu akan kami tindak lanjuti,” janjinya.

Namun bagi perusahaan yang keberatan dengan besaran UMK, bisa mengajukan penangguhan. Tapi, penangguhan ini bukan berarti pihak perusahaan bisa seenaknya tidak membayar gaji pekerja sesuai UMK.

“Perusahaan yang keberatan bisa mengajukan penangguhan. Apa penyebabnya, kami akan pelajari dulu. Bukan berarti mereka tidak akan melaksanakannya. Jadi sifatnya hanya penangguhan saja,” katanya.

Terkini :
Bagi perusahaan yang membayarkan gaji karyawan tidak sesuai UMK, Johhny katakan ada sanksi yang akan diberikan.

“Ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Untuk menerapkan sanksi, kami panggil dulu perusahaannya dan mendengarkan apa alasan mereka,” imbuhnya saat dikutip dari Riaupost.

Sanksi yang diberikan adalah sanksi admistrasi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha.

“Apabila tidak diindahkan perusahaan, sanksi tegas akan diberikan,” kata Johhny.(***)

Subscribe to receive free email updates: