Pemerintah Belum Serius Selesaikan Persoalan Guru, 46 % Berstatus Honorer

Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Hari Guru - Sebanyak 46 Persen Guru Masih Berstatus Honorer. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menyebutkan, dari sekitar tiga juta juta guru yang ada, hanya 54 persen guru di antaranya yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan guru tetap yayasan, sementara sisanya masih berstatus guru honorer. Kondisi ini menegaskan postur pemenuhan kebutuhan guru masih bertumpu pada guru honorer.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, menilai kondisi tersebut menujukkan bahwa pemerintah belum serius menyelesaikan persoalan perlindungan, kesejahteraan dan kekurangan guru.
Pemerintah Belum Serius Selesaikan Persoalan Guru, 46 % Berstatus Honorer

Ia menyebutkan, berdasarkan Dapodik jumlah guru berstatus PNS dan guru tetap yayasan hanya 54 persen dari tiga juta total guru yang ada, sedangkan 46 sisanya masih berstatus honorer.

“Hampir separuhnya masih berstatus honorer, ini jadi PR (Pekerjaan Rumah),” kata Unifah, seusai tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, dalam rangka menjelang Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2017, Jumat (24/11).

Masih masifnya jumlah guru honorer, kata Unifah, secara otomatis akan berpengaruh pada dua persoalan utama guru lainnya, yaitu perlindungan dan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru masih banyak masalah, dan karena terkendala status honorer ini juga guru akan minim perlindungan.

“PGRI mendorong pemerintah untuk mencarikan solusi agar guru honerer bisa memperoleh status yang jelas,” tegas Unifah.

Di sisi lain, Unifah mengakui bahwa profesionalisme guru juga masih belum tercapai. Untuk persoalan tersebut, pihaknya mendorong para guru untuk mengubah mindset, terutama agar terus belajar dan meningkatkan kompetensinya.

Namun menurutnya, peningkatan profesionalisme dan kualitas guru tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kebijakan baik di pusat maupun daerah. “Pemerintah juga harus mengubah mindset-nya, bagaimana caranya memandang guru tidak hanya sebatas objek,” tegasnya.

Dalam menerapkan kebijakan, misalnya, pemerintah sering kali menggunakan metode-metode ancaman, yang semakin jelas memosisikan guru hanya sebatas objek.

Dalam upaya redistribusi guru, misalnya, guru yang menolak dipindah mendapat ancaman akan ditahan Tunjangan Profesi Guru (TPG)-nya. “Tidak zamannya lagi mengancam-ancam. Saya khawatir nanti guru malah tidak kerja,” tegas Unifah.

Redistribusi Guru

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan melalukan redistribusi guru. Ini untuk mengatasi persoalan kekurangan guru di daerah. Pemerintah mengancam akan menunda pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang menolak dipindah dalam program redistribusi guru tersebut.

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kemdikbud, Hamid Muhammad, menjelaskan langkah redistribusi guru harus segera dilakukan untuk menyelesaikan persoalan kekurangan guru.

Pemerintah sudah sejak tahun 2011 mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil (PNS).

Terkini :
SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Agama (Menag).

“Rasa-rasanya sudah cukup kita harus menunggu proses penataan guru selama tujuh tahun. Masa masih kurang waktunya? Jadi, ini saatnya guru harus diredistribusi,” katanya seperti dikutip dari Koran-Jakarta.

Hamid meminta kepala dinas mengawal serius proses redistribusi guru tersebut. “Jika ada guru yang menolak dipindah saat redistribusi maka TPG akan ditunda pencairannya sampai yang bersangkutan bersedia dipindah,” tegas dia.(***)

Subscribe to receive free email updates: