Pengusaha Dapur Arang Bakau Di Back Up Pejabat "UPT Dinas Terkait Buang Badan"

Detiknewsocean.com, Asahan (Sumut) ~ Hingga kini, dapur arang di hutan mangrove (bakau) di Desa Pematang Sei Baru, Asahan masih beroperasi. Tidak satupun dinas terkait, pejabat atau pihak kepolisian berupaya menghentikan perambahan secara terang-terangan itu. Bahkan, Wahyudi SP MSi, selaku Kepala UPT Dinas Kehutanan Asahan, tidak tegas dan berbelit-belit saat memberikan keterangan.

Lebih miris lagi, pihak dinas kehutanan Asahan mengaku tidak tahu adanya pengolahan arang di hutan bakau yang kini sudah gundul. Padahal hasil investigasi Koran ini ke lokasi, hutan yang menjadi percontohan itu sudah ratusan hectare dibabat sekelompok orang yang mengaku kelompok tani. Dan di sana sekarang, sudah berdiri dua dapur arang dengan klualitas ekspor.

Pengusaha Dapur Arang Bakau Di Back Up Pejabat "UPT Dinas Terkait Buang Badan"
Foto: Ricky/PM
Hutan bakau (mangrove) di bibir pantai Desa Pematang Sei Baru, Kec Tanjungbalai, Kab Asahan, yang dirambah warga. Kayu hutan tersebut dijadikan arang.
Kepada Posmetro Medan, Wahyudi SP MSi, kasus perambahan hutan itu bukan kewenangannya, melainkan kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dan, menurutnya lagi, hingga kini, perambahan hutan bakau di bibir pantai Desa Pematang Sei Baru, Kec Tanjungbalai, Kab Asahan itu masih ditangani pihak Poldasu.

“Kalau dari status kawasan, itu sudah masuk APL. Sudah tidak kawasan hutan lagi. Namun, karena itu tumbuh alami, ada proses atau prosedurnya melaui BPHP. Apakah dari BPHP sudah selesai atau belum, saya tidak tau. Dan ternyata arangnya sudah jadi, sudah pernah ditangkap orang polda,” ujar Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Asahan, itu kepada Posmetro Medan melalui telepon selulernya, Senin (13/11).

Masih Wahyudi, dia mengaku terkejut mendengar perambahan dan dapur arang itu. “Saya nggak tau sama sekali dan kaget juga dibilangkan itu. Kalau saya tanya sekarang gak enak, karena kan dalam urusannya dengan orang polda. Ya, sudah kita biarkan dulu lah hingga selesai dulu urusannya dengan polda. Setelah itu baru bisa kita tanya kan. Kalau sekarang ngak enak,” kata Wahyudi berbelit.

Selain itu, wahyudi mengaku kalau kayu bakau yang sudah ditebang dan ditumpuk di sekitar pengolahan arang itu, tidak bisa diproses. Sebab menurut Wahyudi, daerah itu di luar kawasan hutan sehingga tidak ada unsur pidananya.

“Dilihat dari kondisinya ya masih kawasan hutan. Tapi statusnya di SK 579 Menteri kehutanan itu APL. Sehingga orang yang bisa ditahan itu adalah yang mengambil di dalam kawasan hutan. Jadi kalau sudah di luar kawasan hutan, sudah tidak ada pidananya. Itu masalahnya, makanya kami intip juga kalau orang itu mengambil kayu dari kawasan hutan, akan kami tangkap,” katanya saat dikutip dari Sumutpos.co.

Pernyataan demi pernyataan yang diucapkan Kepala UPT Dinas Kehutanan Pemkab Asahan itu, bertolak belakangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Salahsatu contoh nya adalah pernyataan soal masuk kawasan hutan.

Hasil penelusuran di lokasi, sejumlah warga yang hingga saat ini belum tahu pasti batas hutan, tetap dilarang mengambil kayu di sana. Bahkan beberapa bulan lalu, seorang warga yang mengambil kayu disana langsung ditangkap pihak Polres Asahan.

Kalau mengikuti pernyataan Wahyudi diatas, kenapa warga tersebut ditangkap. “Kalau kami yang mengambil kayu disitu, langsung ditangkap polisi. Tapi kalau sekelompok warga yang hingga kini menebangi kayu di dalam, tidak sekalipun disentuh polisi,” kata sejumlah warga di sana.

Wahyudi bercerita soal penentuan kawasan hutan. Katanya, yang mengeluarkan kawasan hutan menjadi APL adalah Mentri kehutanan, atas usulan dari pemerintah daerah yang ditanda tangani oleh Bupati dan kepala Bapeda. Akan tetapi dirinya tidak mengetahui pasti kapan pengurusan itu dilakukan.

Dasar penentuan kawasan hutan di Sumatera Utara berubah sejak SK 579 diterbitkan pada tahun 2014. Pada tahun 2005 namanya SK 44, namun tahun 2014 namanya SK 579. Itu dimulai dari tahun 2005 sampai 2009 SK 44 itu berlangsung. Namun banyak protes dari pemerintah daerah, kerena otonomi daerah saat itu, sehingga SK 44 direvisi.

Kemudian sejak 2009 sampai tahun 2014, itu dikerjakan oleh tim terpadu yang dibentuk Kementerian Kehutanan, yang melibatkan akademisi dan ahli lingkungan, didampingi Pemkab yang mengsulkan.

Dari hasil kunjungan lapangan yang dinilai tim terpadu atas usulan daerah, kemudian tim membuat rekomendasi kepada menteri kehutanan sehingga timbul SK 579.

“Dulu mungkin, saya kan belum di sini. Itu dulu pertukaran SK 44 menjadi SK 579, sehingga sebagian ada yang memang dikeluarkan dari kawasan hutan,” Papar wahyudi.

Terkait produksi kayu arang mangrove diatas, menurut Wahyudi, penumbang kayu itu harus ada izin dari Dinas kehutanan provinsi dan BPHP.

“Setelah izin Dinas Kehutanan provinsi dan BPHP, maka diterbitkan sipu online, untuk membayar distribusi, karena itu kayu alam. Walaupun tidak ada pidana, tapi ada kewajiban kepada negara. Cuma saya tidak pernah mengurus itu, jadi tidak paham dan itu kewenangan provinsi,” katanya lagi mengelak.

Diduga Di Back Up Oknum Penegak Hukum

Terpisah, informasi dari masyarakat Desa Pematang Sei baru, sekitar dua bulan lalu, tim Unit Tipiter Poldasu 4 orang, bersama personil Tipiter Polres Asahan didampingi 5 personil Dinas Kehutanan Wilayah III Asahan, turun ke lokasi pengelolaan arang tersebut.

Kepada warga sekitar, tim gabungan Poldasu, Polres Asahan juga Dinas Kehutanan Asahan, mengaku kalau kehadiran mereka adalah berkat laporan warga sekitar, soal pengelolaan produksi arang yang diduga illegal itu.

Saat itu, tim gabungan berhasil mengamankan satu unit truk berisi 4 ton arang saat melintas di Jalinsum Tebing Tinggi. Arang yang diamankan itu berasal dari dapur arang yang hingga kini tetap beroperasi di hutan mangrove tersebut.

Menurut warga, sejak saat itu hingga sekarang, tidak ada kejelasan terkait penangkapan itu.

Baca :
Kepala desa setempat, kepada Posmetro Medan, mengaku pihaknya hingga kini tidak pernah mengeluarkan rekomendasi produksi arang. Dengan tidak adanya rekomendasi dari kepala desa setempat, sehingga warga di sana mengakui, kalau perambahan hutan dan pengolahan arang itu diback up orang kuat hingga oknum penegak hukum.

Seorang warga yang tidak bersedia disebut namanya, mengaku kalau oknum pengusaha dibalik aktifitas dapur arang juga perambahan itu, adalah berasal dari Kec Sei Kepayang. Menurutnya, si oknum pengusaha itu terkenal memiliki jaringan kuat baik di pejabat pemerintahan Pemkab Asahan juga di kepolisian. Bahkan tersiar kabar, kalau si pengusaha itu mendapat gandengan pemodal kuat bermarga Pasaribu. Disebut-sebut, pria bermarga Pasaribu itu adalah oknum pejabat penegak hukum. (***)

Subscribe to receive free email updates: