Setelah Geruduk Nasdem, Massa 2411 Geser Ke Bareskrim

Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Massa aksi 2411 kembali bergerak usai menggeruduk kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at (24/11).

Kali ini, ratusan orang ini beranjak dari lokasi menuju ke kantor Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri yang bertempat di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di sekitar Gambir, Jakarta Pusat.

Sebelum bergeser ke Bareskrim, Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif bersama beberapa orang lainnya sempat masuk ke dalam untuk memberikan surat aspirasi kepada partai besutan Surya Paloh ini.
Setelah Geruduk Nasdem, Massa 2411 Geser Ke Bareskrim
Ratusan personil Kepolisian dan TNI menjaga aksi damai ribuan pendukung Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, di depan Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, (23/1/2017). Kepolisian Daerah Metro Jaya memeriksa imam besar Front Pembela Islam, Rizieq Syihab, dalam kasus ujaran kebencian terkait dengan adanya gambar palu-arit di uang kertas baru yang dikeluarkan Bank Indonesia.
Massa meninggalkan DPP NasDem pada sekitar pukul 13.15 WIB untuk menuju kantor Bareskrim Polri di Gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakpus, seperti siberitakan Aktual.

Kehadiran ratusan orang ini dimaksudkan untuk berunjuk rasa terkait kasus pidato kontroversial Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat, di Kupang, NTT, pada beberapa bulan lalu. Aksi ini sendiri bertajuk Aksi 2411 karena dilakukan pada 24 November 2017.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri menyatakan masih terus melakukan penyelidikan. Hingga saat ini sudah ada 20 saksi yang dimintai keterangan terkait pidato Viktor.

Terkini :
Polisi masih akan memperkaya analisa saksi bahasa, khususnya bahasa Kupang, untuk mengetahui apakah ucapan pidato memenuhi unsur-unsur pidana seperti yang dilaporkan.

Viktor Laiskodat dilaporkan atas pidatonya yang menyebut sejumlah partai politik mendukung pro-khilafah dan intoleran. Adapun pelapornya adalah Partai Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS.

Viktor dituduh melanggar Pasal 156 KUHP atau UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.(***)

Subscribe to receive free email updates: