Addendum Surat Perjanjian BP Batam dan PT.DKB Patut Dipertanyakan

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ Berdasarkan “ADDENDUM SURAT PERJANJIAN ” Nomor : 61-01/ADD-SPJ/10/2012 Pada hari Kamis Tanggal 4 Oktober 2012, Tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagian – Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan BP Batam dengan pihak PT.Dharma Kemas Berganda (DKB) sebagai berikut :

i – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), berkedudukan dan berkantor pusat di Batam, Gedung Bida, Batam Centre, P.O,BOX.151, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 juncto Nomor 5 Tahun 2011, dalam hal ini diwakili oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Berdasarkan keputusan ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts 19/DK-BTM/X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010, juncto keputusan kepala Badan Pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam Nomor 67 Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, selanjutnya sebut sebagai Pihak Pertama.

Addendum Surat Perjanjian BP Batam dan PT.DKB Patut Dipertanyak
Addendum Surat Perjanjian BP Batam Dengan PT.DKB Patut Dipertanyak/Detikglobalnews.
II – PT.Dharma Kemas Berganda, berkedudukan di Batam, berdasarkan Akta yang disampaikan dalam permohonannya didirikan dengan Akta Nomor 99 tanggal 06 Mei 2005, yang diubah dengan Akta Nomor : 138 tanggal 24 Oktober 2008, keduanya dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor : 29 tanggal 18 Pebruari 2009 dibuat dihadapan Aslina Parangin – Angin, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta terhadap perubahan tersebut telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan Nomor : AHU -AH.01.10.08241 Tanggal 19 Juni 2009 dimana Direksi Perseroannya diwakili oleh Muhammad Abduh Saza, Wiraswasta, bertempat tinggal di Batam, Bengkong Indah 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Sadai kecamatan Bengkong, dalam kedudukannya selaku kuasa, berdasarkan surat kuasa tugas yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup dengan nomor : DKB 55/IX/11/DIR, Tanggal 5 Agustus 2012, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT.Dharma Kemas Berganda, selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua.

Lihat juga :
PASAL 2

Apabila ternyata dikemudian hari luas lahan yang dialokasikan kepada pihak Kedua berdasarkan pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) c/q kantor pertanahan setempat yang disaksikan oleh kedua belah pihak guna keperluan sertipikat Hak Atas Tanahnya, terdapat selisih lebih/kurang dari pada sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian ini, maka dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) c/q kantor pertanahan setempat akan diadakan perhitungan rampung untuk memperoleh jumlah tetap Uang Wajib Tahunan Otorita Batam (UWTO) sesuai dengan tarif yang telah diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 9 surat perjanjian ini.Dengan pengertian jika luas lahannya kurang, maka pihak pertama akan mengembalikan selisih kelebihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang telah dibayarkan.

Lihat juga :
PASAL 3

(1) Dengan telah dialokasikan nya lahan tersebut, maka segala akibat yang timbul daripadanya menjadi beban dan tanggung jawab pihak Kedua dan Pihak kedua menyatakan menerima akan hal ini, termasuk menanggung segala biaya pemindahan penduduk yang bermukim dilahan yang dialokasikan tanpa izin dari pihak pertama serta mengosongkan lokasi dimaksud.

(2) Alokasi lahan sebagaimana dimaksud pasal 1 surat perjanjian ini yang menjadi hak penerima dan/atau pengguna lahan adalah bidang lahan dengan elevasi/tinggi permukaan lahan sesuai grading plan yang telah ditetapkan oleh pihak pertama.Segala kegiatan physik proses pematangan lahan yang akan dilakukan oleh pihak kedua/penerima/pengguna alokasi lahan antara lain berupa pemotongan, pembuangan dan/atau penimbunan lahan, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak pertama.

(3) Apabila didalam pengalokasian lahan tersebut didalamnya terdapat sungai/danau, maka pihak kedua tidak diperkenankan merubah, menutup atau menimbun sungai/danau dimaksud kecuali mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama.

(4) Apabila didalam pengalokasian lahan tersebut terdapat bahan galian C, maka pihak kedua tidak diperkenankan mengambil, menggali/menambang, kecuali mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.

Baca :
Sementara berdasarkan fakta dilapangan yang terjadi diatas lahan Kampung Belimbing, kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong bahwa diatas lahan tersebut adalah bangunan rumah masyarakat sendiri dengan berbagai bentuk dan ukuran bangunan rumah, kemudian PT.DKB memperjual belikan lahan tersebut kepada masyarakat seharga Rp.285.000/m2 sampai Rp.700.000/m2, sedangkan untuk biaya pengurusan dokumen & sertipikat di kenakan biaya Rp.173.000/m2, lalu apakah produk hukum seperti ini dibenarkan di Indonesia ? Demikian dilansir dari Detikglobalnews. (***)


Berita terkait : 

Subscribe to receive free email updates: