Bank Dunia Nilai Kualitas Layanan Pemerintah Daerah Masih Buruk

Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Bank Dunia menilai kualitas layanan dan tata kelola transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah masih buruk. Adapun alokasi dana yang besarannya terus meningkat itu ternyata malah dibarengi dengan disparitas antar daerah yang semakin meluas.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sistem desentralisasi memang memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki kewenangan politik dan ekonomi yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan menangani kebutuhan warganya.

Bank Dunia Nilai Kualitas Layanan Pemerintah Daerah Masih Buruk
Ilustrasi layanan. tirto.id/Andrey Gromico
“Sejak ada desentralisasi, akses masyarakat terhadap jasa meningkat. Ketertinggalan sudah dikejar, tapi belum tentu sama kualitasnya,” ucap Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Frederico Gil Sander, saat peluncuran laporan Indonesia Economic Quarterly di Energy Building, Jakarta pada Kamis (14/12/2017).

Oleh karena itu, Frederico menyebutkan bentuk realisasi dari transfer dana tersebut masih perlu diperhatikan, mengingat kualitasnya yang berbeda-beda.

“Misalkan untuk tingkat perlambatan pertumbuhan (stunting) di satu daerah dengan yang lainnya berbeda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Sama halnya dengan pendidikan, dari sisi mutu (di setiap daerah) berbeda-beda,” kata Frederico.

Dengan demikian, Frederico berpendapat bahwa besarnya anggaran belanja daerah rupanya tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas. Tanpa menyebut nama daerah yang dimaksud, Frederico pun menyatakan bahwa Bank Dunia menangkap realitas tingkat belanja yang tinggi namun tidak dibarengi dengan hasil audit yang memenuhi persyaratan.

Baca :
Bank Dunia lantas memberikan tiga aspek yang diklaim dapat mendorong peningkatan layanan di level daerah. Ketiga hal itu adalah insentif dari pemerintah pusat, memadainya informasi dari pemerintah daerah, serta adanya interaksi dengan pebisnis dan masyarakat.

“Tantangan pemerintah itu berkaitan dengan kinerja yang buruk, dan itu dikarenakan tingginya ketidaksetaraan,” ujar Frederico lagi seperti dikutip dari Tirto.

Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia mengatakan bahwa desentralisasi sebetulnya meningkatkan peluang pemerintah dalam mencari solusi lokal terhadap permasalahannya. Selain itu, desentralisasi juga dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban para pimpinan daerah terhadap warga.

Untuk itu, Bank Dunia memberikan tiga rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja layanan di daerah. Ketiga hal itu adalah menerapkan praktik tata kelola yang baik untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, memasukkan unsur kebijakan yang berorientasi hasil, dan memanfaatkan data kinerja pemerintah untuk mendorong keterlibatan warga. (***)

Subscribe to receive free email updates: