Catatan Untuk KPK: Sengkarut Status ‘Gantung’ Tersangka

Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Seperti rutinitas jelang menutup akhir tahun setiap lembaga negara maupun institusi pemerintahan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaiannya selama 1 tahun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya. Sudah merilis lebih dulu dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian maupun kejaksaan agung.

Pada penyampainnya, KPK memberikan penjelasan baik dari kapasitasnya sebagai sebuah lembaga, pencegahan, penindakan, hingga soal kerjasama strategi yang dilakukan komisi anti rasuah selama rentang waktu 2017.

Catatan Untuk KPK: Sengkarut Status ‘Gantung’ Tersangka
Pengerjaan gedung 16 lantai yang akan digunakan untuk kantor lembaga anti rasuah itu telah memasuki tahap akhir. Gedung tersebut mulai dibangun sejak Desember 2013 dengan nilai kontrak Rp195 miliar direncanakan memiliki 70 ruang pemeriksaan dan gedung penjara yang mampu menampung 50 orang, 40 pria dan sepuluh wanita.
KPK mengaku sepanjang 2017 ini telah melakukan 114 kegiatan penyelidikan, 118 penyidikan, dan 94 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya.

KPK pun melakukan eksekusi terhadap 76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Akan tetapi, institusi pimpinan Agus Rahardjo itu nampaknya perlu dingatkan kembali, ikhwal sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun sampai saat ini belum diketahui nasibnya.

Lantaran, mereka yang menyandang status tersangka masih berkeliaran bebas menghirup udara segar alias tidak ada penanganan penahanan ataupun kejelasan dalam penanganan perkara.

Berdasarkan catatan Aktual.com, ada beberapa nama kasus yang bahkan telah bertahun-tahun mengkrak di KPK. Salah satunya, kasus yang menjerat Richard Joost Lino atau akrab didengar telinga dengan sebutan RJ Lino. Mantan direktur utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II itu, sejak 2015 lalu atau dua tahun lalu ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010.

Namun hingga kini kasusnya tak kunjung naik ke tingkat penuntutan.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah ketika dikonfirmasi beralasan kalau mangkraknya kasus RJ Lino lantaran terhalang otoritas pemerintahan China alias adanya persoalan yuridiksi yang belum selesai. Sehingga, atas dasar pertimbangan itu, tim penyidik KPK belum juga melimpahkan berkas perkara RJ Lino ke penuntutan.

Tidak hanya RJ Lino, nama lainnya yang telah menyandang status tersangka dan belum dilakukan penahanan, yakni Emirsyah Satar. Mantan direktur utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C di PT Garuda Indonesia pada Januari 2017.

KPK beralasan, belum dilakukan penahanan terhadap Emirsyah, lantaran tengah menguatkan bukti-bukti dan setelah Pasal 21 KUHAP terpenuhi, tentunya atasa alasan subjektif atau objektif dari penyidik.

Selain kedua mantan Dirut BUMN tersebut, KPK juga telah menetapkan status tersangka terhadap mantan Direktur Lippo Group, Eddy Sindoro dalam kasus dugaan suap yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Namun demikian, KPK mengaku yang telah berkali-kali melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka, tidak pernah muncul, lantaran berada di luar negeri.

Selanjutnya, komisi anti rasuah juga telah menetapkan eks Direktur Utama PT Jasindo Budi Tjahjono sebagai tersangka. Budi menjadi tersangka terkait dengan dugaan korupsi pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Jasindo, pada Mei 2017.

Selain nama-nama diatas, ada beberapa tersangka yang juga belum tuntas penyelesaian kasusnya di era Agus Rahardjo ini, yakni kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diany, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. KPK menetapkan Wawan sebagai tersangka pencucian uang, pada 13 Januari 2014. Saat ini kasus tersebut tak jelas rimbanya.

Terdapat pula kasus dugaan gratifikasi dan TPPU mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi yang diusut sejak 31 Agustus 2016. Rohadi sebelumnya dijerat sebagai tersangka suap pengamanan perkara pedangdut Saipul Jamil.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief dikonfirmasi soal banyaknya perkara yang menggantung tersebut beralasan bahwa ada pertimbangan yang dilakukan KPK dalam menuntaskan sebuah kasus korupsi, antara lain jumlah kerugian negaranya, menimbulkan efek jera, serta biaya dan manfaat penuntasan kasus tersebut.

“Misalnya kerugian negaranya yang besar, ya itu kita dahulukan,” kata Syarif.

Namun demikian ia membantah adanya pertimbangan politik dalam penuntasan sebuah kasus korupsi di KPK.

“Tetapi tidak pernah prioritas itu yang berhubungan dengan politik. Tetapi misalnya di antara pejabat yang tinggi dan rendah, ya harusnya pejabat yang lebih tinggi dulu,” kata dia saat dilansir dari Aktual.

Sementara Ketua KPK, Agus Rahardjo mengakui mangkraknya sejumlah penanganan kasus lantaran keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di KPK. Oleh karena itu, ia berjanji jika akan memperbanyak satuan tugas (Satgas) penyidikan.

“Yang belum ditindaklanjuti itu kan pasti dikaji. Mana yang segera, mana yang masih memerlukan waktu,” kata Agus ketika dikonfirmasi

KPK Kangkangi Hak Asasi Manusia

Kritik pun datang dari Wakil Ketua Pansus KPK, Taufiqqulhadi. Ia menilai sikap KPK tersebut sama saja mengangkangi hak asasi manusia.

“Penetapan tersangka terhadap pihak-pihak itu, menunjukan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan KPK selama ini,” kata dia.

Baca :

Ia menilai sikap ini juga menunjukan kalau ada kecerobohan dari KPK ketika menetapkan seseorang tersangka.

“Seseorang tidak boleh ditersangkakan atau disangkakan bila tidak ada memenuhi dua alat bukti yang memadai. Dan, KPK ini justru dengan ‘mudah’ mentersangkakan orang, menangkap orang, dengan tanpa alat bukti cukup,” kata dia.

Akibatnya menurut dia, prinsip hukum cepat dan efisien tidak dilakukan oleh Komisi Anti Rasuah. “Alhasil nasib hukum orang itu terkatung-katung (tidak jelas), itu yang saya sebut sebagai pelanggaran HAM di Indonesia,” kata anggota komisi III DPR RI itu. (***)

Subscribe to receive free email updates: