AC Milan Aceh AFC Bournemouth Agribisnis Aktor Amdal Arsenal Artis AS Roma Asahan Bahorok Banten Barcelona Batam Batangtoru Batubara Bawomataluo Bengkalis Berita Artis Berita Batam Berita Bisnis Berita Buruh Berita Economy Berita Entertainment Berita Hukum Berita Jakarta Berita Karo Berita Kepri Berita Korupsi Berita Langkat Berita Lingga Berita Lingkungan Berita Medan Berita Narkotika Berita Niaga Berita Otomotif Berita Padang Lawas Berita Pajak Berita Pendidikan Berita Politik Berita Sumatera Utara Berita Tanjung Pinang Berita Technology Binjai Bintan Bisnis Bitung Bola BP Batam Budaya Bundesliga Buruh Chelsea Chelsea FC China Cilacap Cina Cirebon Dairi Danau Toba Deli Serdang Depok Disclaimer DPR Dumai Duri Economy Eden Hazard Eintracht Frankfurt Emerson Energi Entertainment Financial Galang Gaya Hidup HAM Health Hukum Humbahas Humonaria Ilegal Indepth Indragiri Hilir Indragiri Hulu Informasi Inter Milan Internasional ITE Jakarta Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jokowi Kadin Batam Kemenkeu Kementerian Perindustrian Kementerian PUPR Kependudukan Kepri Kesehatan Ketenagakerjaan Keuangan Korupsi KPK Kriminal Kuliner Labuhanbatu Labuhanbatu Utara Lalu Lintas Langkat Life Style Liga Champions Liga Europa Liga Primer Limapuluh Lingkungan Liverpool lo Lokal London Lowongan Kerja Madina Makro Malaysia Manado Manchester City Manchester United Mauro Icardi Medan Menkeu Meranti MotoGP Narkotika nas Nasional Natuna News Nias Selatan Olahraga Otomotif Padang Sidimpuan Pajak Papua Parapat Paris Pariwisata Pekanbaru Pendidikan Hukum Pendidikan Lingkungan pendidkan Pendidkan Economy Penyabungan per Perbaungan Peristiwa Piala Europa Pneumonia Politik Premier League Real Madrid Religius Rembang Rengat Riau Rokan Hilir Rokan Hulu Saiins Sains Sejarah Selat Panjang Selebriti Semarang Sermon Siantar Sibolga Silangit Simalungun Sipirok Sosial Sport Sri Mulyani Style Sulawesi Sumut Surakarta Tajuk Rencana Tangerang Tanjung Balai Tanjung Pinang Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Taput Tebing Tinggi Technology Tembilahan Terorisme Thailand The Blues Tokoh Tottenham Hotspur Tourism Tren Valencia Virus Corona Wapres

Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 153 ayat 1 huruf f diatur; Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.
KSPI Apresiasi Putusan MK Cabut Larangan Menikah Dalam Satu Perusahaan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
Frasa yang menyebut; kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama menjadi celah bagi perusahaan melarang pegawainya menikah dengan kawan sekantornya.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan jika pegawai tetap ingin menikah, biasanya perusahaan mengharuskan salah satu orang mengundurkan diri dari perusahaan.

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28 Ayat 1, Pasal 28C Ayat 1, dan Pasal 28D Ayat 2 UUD 1945.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka perusahaan tidak bisa melakukan PHK atau menetapkan aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja satu kantor.

“KSPI meminta seluruh pengusaha di Indonesia dan Apindo menjalankan keputusan MK, dengan tidak lagi melarang pekerja dalam satu perusahaan menikah,” kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta pada hari Jum’at (15/12).

“KSPI juga meminta Pemerintah dalan hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan memastikan putusan MK ini dapat berjalan di semua perusahaan,” lanjutnya seperti dilansir dari Aktual.

Menurut Said Iqbal, ada 3 (tiga) hal yang menjadi dasar bagi KSPI mengapresiasi putusan tersebut.

Pertama, berdasarkan Konvensi organisasi perburuhan dunia ILO, tidak boleh ada diskriminasi dalam dunia kerja. Larangan pekerja dalam satu perusahaan menikah adalah bentuk diskriminasi. Sebab biasanya salah satu pekerja harus mengundurkan diri, dan biasanya yang rentan menjadi korban adalah pekerja perempuan.

Baca :
Kedua, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan adanya larangan pekerja dalam satu perusahaan menikah (jika menikah salah satu harus mengundurkan diri), maka hal itu sama saja telah mencabut hak pekerja untuk tetap mendapatkan pekerjaan.

Ketiga, dalam dunia ketenagkerkaan modern ini, sudah tidak relevan lagi mensyaratkan mengenai perkawinan. Sebab saat ini yang menjadi penilaian utama adalah profesionalisme, efisiensi kerja, dan keterampilan (skill).

“Berdasarkan hal-hal di atas, maka buruh memandang putusan MK sudah sangat tepat,” pungkas Said Iqbal. (***)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.