Wara Sinuhaji: Tidak Heran Kota Medan Disebut Paling Korup

Detiknewsocean.com, Medan (Sumut) ~ Pengamat Sosial dan Politik USU Drs Wara Sinuhaji MHum mengatakan, Kota Medan sudah dari dulu dituduh paling korup. Jadi kalaupun ada tuduhan sekarang Medan paling korup, kita tidak heran. Salah satu indikasi itu mungkin dari dana-dana proyek banyak yang bocor. Dana-dana itu sekitar 15 persen menguap dan dikorup oleh orang-orang birokrasi yang melakukan penataan pengelolaan proyek tersebut.

"Proyek-proyek di daerah ini dananya digelembungkan, sehingga ada dana yang dikorup. Artinya para kontraktor melakukan setoran dulu kepada pengambilan putusan proyek-proyek di Kantor Wali Kota. Itu tahu semua orang, apalagi kita bergabung dengan para kontraktor," kata Wara Sinuhaji, Sabtu (25/11) mengomentari hasil survey Transparansi Internasional (TI), Medan disebut peringkat paling korup oleh TI berdasarkan indeks persepsi korupsi (IPK) terhadap 12 kota di Indonesia. Jakarta Utara memperoleh skor 73,9 sedangkan Medan 37,4.
Wara Sinuhaji: Tidak Heran Kota Medan Disebut Paling Korup
Ilustrasi Korupsi
Jadi kita tidak perlu heran melihat proyek-proyek di kota Medan cepat rusaknya, seperti proyek drainase dan jalan-jalan cepat berlubang. Itu karena dananya banyak dikorup. Kualitas proyek pun menjadi jelek. Jalan hot mix kita lihat di Medan, baru sebulan dikerjakan sudah kupak-kapik.

"Hal ini bisa terjadi karena lembaga pengawas tidak bekerja secara maksimal. Kalau 3 lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif sudah berkolusi, habis lah harapan kita untuk mendapat hasil yang baik. Kalau ada kesalahan eksekutif dan DPRD tidak melakukan fungsi kontrol sosialnya. Demikian juga aparat penegak hukum tidak bertindak, bakal rusaklah semua," kata Wara saat dilansir dari Hariansib.

Jadi banyak pihak yang berkompeten di daerah ini sudah bertindak sebagai agen kontraktor sehingga akhirnya tidak ada yang ngontrol. Akibatnya amburadul semua, katanya.

Demikian pula kata Wara, dalam pengurusan surat-surat di kantor instansi pemerintah, masyarakat sering kena pungli. "Kalau tidak pakai suap, maka bakal lama proses buat surat-surat itu," katanya.

Sekda Medan: Perintahkan Hentikan Pungli

Menanggapi itu, Sekda Medan selaku Ketua Satgas Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) di lingkungan Pemko Medan menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di semua tingkatan telah diingatkan untuk menghentikan dan menghindarkan segala pungutan yang tidak ada dasar hukumnya. Ia meminta semua aparatur harus ikhlas bekerja sebagai bentuk dedikasi dan pengabdian melayani masyarakat tanpa berharap adanya imbalan.

Sebab, katanya sebagai aparatur sipil negara tugas pokoknya adalah abdi negara dan pelayan masyarakat yang telah digaji oleh negara.

"Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan pegawai untuk merubah diri. Ini saatnya era keterbukaan, tidak ada pungli dan harus ikhlas dalam bekerja. Jangan sampai tersangkut masalah hukum apalagi kena OTT (Operasi Tangkap Tangan)," kata Sekda Ir Syaiful Bahri MM, Selasa (4/12).

Diungkapkannya, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin selaku Penanggung Jawab Satgas Saber Pungli di Kota Medan juga tak henti-hentinya mengingatkan semua aparatur untuk menghindarkan diri dari praktik pungli. Wali kota juga telah menindaklanjuti Perpres No.87/2016 Tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli dan mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 700/11262 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar dan Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 356/11473.

Baca :
Dikatakannya, Wali Kota telah menegaskan kepada seluruh instansi dan stakeholder untuk dapat membangun etos kerja baru sekaligus budaya baru dalam penyelenggaraan publik serta menekankan agar jangan mencederai kepercayaan masyarakat dengan merusak citra pemerintah melalui praktek pungli. Melainkan harus mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan membangun citra baru pelayanan publik yang berkualitas, sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.

Menanggapi adanya hasil survey TI, Medan disebut peringkat paling korup berdasarkan indeks persepsi korupsi (IPK) terhadap 12 kota di Indonesia, Syaiful Bahri menegaskan, saat ini jajaran Pemko telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan jauh dari praktik korup.

Begitu juga soal penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa telah dilakukan sesuai UU dan peraturan yang berlaku, melalui penayangan lelang elektronik terbuka bahkan sebagian sudah melalui e-katalog sehingga menutup kemungkinan adanya permainan. (***)

Subscribe to receive free email updates: