Buruh Demo Desak Pemko Batam Segera Tetapkan UMSK Dan Tiga Tuntutan

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ Ribuan buruh yang terhimpun dalam FSPMI, SPSI dan SBSI Kota Batam melakukan demontrasi di depan kantor Walikota Batam, Batam Center, Kamis (1/2). Mereka mendesak agar Walikota segera menetapkan Upah Minimun Sektoral Kota (UMS) tahun 2018.

"Kami meminta Pemko Batam segera menetapkan UMSK, karena telah ditetapkan oleh pengadilan. Maka kami menuntut agar penerapan UMS segera dilakukan oleh Walikota," kata Ketua SPSI, Badri Sofyan dalam orasinya di depan kantor Walikota Batam.

Ratusan buruh yang berdemonstrasi di Gedung Pemko Batam,beberapa waktu lalu/Tribun

Menurut dia, Walikota Batam harus memiliki komiitmen untuk memperjuangkan hak buruh di Kota Batam, karena berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KLH) di Batam UMK sekarang tidak bisa lagi membiayai kebutuhan sandang dan pangan.

Selain itu, Walikota Batam juga diminta berani bersikap untuk menindak tegas Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam, pasalnya setiap kali perundingan dilakukan mereka selalu mangkir. "Walikota harus tegas kepada tim DPK, karena mereka sering mangkir dalam perundingan," ujar Syaiful.

Beberapa tuntutan yang di lontarkan Buruh saat aksi damai kali ini adalah:

Pertama, massa menuntut agar Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam tahun 2018, segera diberlakukan oleh Pemerintah Kota Batam.

Kedua, massa meminta agar Pemerintah Kota Batam ikut andil dalam mengawasi kenaikan harga pokok rumah tangga yang akhir-akhir ini di anggap makin membuat rakyat kecil menjerit.

Ketiga, massa menuntut agar kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen yang ditetapkan Gubernur Kepri ditarik kembali.

Suprapto mengatakan, UMS tahun 2018 untuk sektor galangan kapal, sektor industri, dan tekstil, sudah memasuki bulan kedua namun belum ada tanda-tanda akan diberlakukian.

Tak kalah menarik, himpunan serikat pekerja Batam juga menyoroti kenaikan harga BBM secara tiba-tiba tanpa ada sosialisasi kepada masyarkat, sehingga ikut memicu kenaikan beberapa kebutuhan pokok di Kota Batam.

"Kami minta agar harga BBM jenis pertalite di Kota Batam untuk diturunkan, termasuk juga kenaikan tarif listrik masyarakat. Nasib buruh sudah sulit jangan lagi dipersulit," ujar Badri Sofyan lagi saat dilansir dari Tribun dalam orasinya di depan kantor Walikota Batam.

Sebelum buruh melakukan demontrasi di depan kantor Walikota Batam, mereka berkumpul terlebih dahulu di GOR Temenggung Abdul Jamal setelah itu baru secara serentak menuju Batam Center.

Untuk meredam aksi serikat buruh, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad langsung turun dari kantornya untuk menjelaskan kondisi terakhir terkait pembahasan UMSK Batam sekaligus menjawab tuntunan lainnya.

Amsakar menyampaikan bahwa penetapan UMS Kota Batam masih menunggu pembahasan dewan pengupahan, untuk itu diminta kepada buruh agar bersabar, diusahakan dalam waktu dekat akan segera ditetapkan.

Baca :

Informasi tersebut diperkuat dengan adanya intimidasi dari Pemko Batam terhadap Dinas terkait dalam hal ini Disnaker. "Namun yang pasti kita akan meneruskan rekomendasi hasil pembahasan dewan pengupahan langsung diberikan kepada Gubernur Kepri," katanya.

Sedangkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, menurut Amsakar bukanlah kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemko Batam. Termasuk juga pembahasan kenaikan TDL Kota Batam. "Keputusannya ada di Gubernur," tutupnya.

Setelah menyampaikan aspirasinya, buruh kemudian membubarkan diri secara tertib. (***)

Subscribe to receive free email updates: