Mogok Kerja Tidak Sampai 4 Hari, MA Ubah Putusan Bekerja Kembali Menjadi PHK

Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Meskipun Mahkamah Agung (MA) menilai mogok kerja yang dilakukan oleh Maulana Yusuf, dkk (40 orang) kurang dari 4 (empat) hari dan tidak dapat dikualifikasi mengundurkan diri, namun karena mogok tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka akhirnya PT. Ohsung Electronics Indonesia diberi hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam pertimbangan hukum yang hanya terdiri dari 3 (tiga) paragraph, MA tidak menjelaskan dalilnya secara jelas sepanjang kepatutan dan keadilan yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan PHK. Berikut pertimbangan hukum MA dalam Putusan No. 1464 K/Pdt.Sus-PHI/2017, sebagai berikut:

Mogok Kerja Tidak Sampai 4 Hari, MA Ubah Putusan Bekerja Kembali Menjadi PHK
Ilustrasi Mogok kerja Buruh/Tribunnews
– Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan secara saksama bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pengugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga mogok kerja tidak sah;

– Bahwa namun disisi lain mogok kerja dilakukan kurang dari 4 (empat) hari sehingga walaupun telah dipanggil 2 (dua) kali namun Para Penggugat tidak dapat dikualifikasi mengundurkan diri;

– Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka patut dan adil hubungan kerja diputus dengan memperoleh 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah proses 6 (enam) bulan.

Baca : Atas putusan tersebut, Majelis Hakim MA yang diketuai oleh Hakim Agung Ibrahim, memandang cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh perusahaan elektronik yang berada di Kawasan Industri MM2100, Bekasi. Selain itu, MA juga membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg tanggal 26 Juli 2017.

Dalam Putusan PHI Bandung sebelumnya, PT. Ohsung Electronics Indonesia diperintahkan untuk mempekerjakan kembali Maulana Yusuf, dkk (40 orang), dan membayar upah proses selama 15 bulan upah, tunjangan hari raya tahun 2016 dan 2017, yang seluruhnya sebesar Rp2 miliar lebih. Tak hanya itu, perusahaan juga dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp5 juta perhari apabila tidak mempekerjakan kembali Maulana, dkk. “Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat sebesar Rp1.925.247.875,-”, ujar Hakim Ibrahim, Rabu (20/12/2017) lalu. (***)

Subscribe to receive free email updates: