Outsourcing Berbadan Hukum Koperasi Karyawan, Gugatan Sopir Bank Dikabulkan

Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Tahir Ali, seorang Sopir yang dipekerjakan oleh Koperasi Karyawan di Bank Muamalat selama lebih dari lima tahun, akhirnya dapat bernafas lega setelah Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang diketuai Hakim Agung Sudrajad Dimyati, menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Bank Muamalat, Senin (20/11/2017) lalu.

Menurut Dimyati, hubungan kerja antara Tahir dengan Koperasi Karyawan, demi hukum beralih menjadi hubungan kerja dengan Bank Muamalat. Pasalnya, Koperasi Karyawan tidak dibenarkan menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja (outsourcing). “Bahwa perjanjian kerjasama penyedia jasa tidak memenuhi Pasal 24 huruf a Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 yang mengharuskan berbadan hukum PT, tidak dibenarkan berbadan hukum Koperasi”, ujar Dimyati membacakan Putusan dalam Perkara No. 1333 K/Pdt.Sus-PHI/2017.

Outsourcing Berbadan Hukum Koperasi Karyawan, Gugatan Sopir Bank Dikabulkan
Ilustrasi Driver
Sehingga, lanjut Dimyati, terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan sejak 1 Mei 2016, maka akibat hukum yang timbul dari pengakhiran kerja berupa uang pesangon merupakan kewajiban hukum yang harus diselesaikan oleh Bank Muamalat terhadap Tahir Ali. “Menghukum Tergugat I (Bank Muamalat) untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”, tegas Dimyati yang didampingi Hakim Anggota Horadin Saragih dan Fauzan.

Putusan Kasasi tersebut, setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Gorontalo No. 29/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Gto tanggal 4 April 2017, yang telah lebih dulu menghukum Bank Muamalat untuk membayar uang pesangon kepada Tahir sebesar Rp.21 juta lebih. Namun, sepanjang amar putusan terkait upah selama tidak dipekerjakan sejak Mei 2016 yang ditetapkan PHI Gorontalo sebesar Rp.22,5 juta, dianulir oleh MA.

Baca :

“Upah proses tidak diberikan karena hubungan kerja semula dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu berdasarkan putusan Pengadilan”, terang Dimyati. (***)

Subscribe to receive free email updates: