Masih Jadi Polemik, Terkait Larangan Eks Napi Nyalon Anggota Legislatif

Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Rencana KPU mengeluarkan Peraturan KPU yang mengatur larangan eks narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mesti mesti didukung. Meskipun Pasal 240 ayat (2) huruf c UU Pemilu masih memberi peluang dengan beberapa persyaratan.

Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengatur larangan terhadap mantan narapidana maju dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif (Pileg) menuai pandangan beragam dari kalangan parlemen. Karena itu, KPU diminta melakukan kajian mendalam peraturan perundang-undangannya sebelum larangan ini dituangkan dalam Peraturan KPU.

Ilustrasi Narapidana/Merdeka
“Kita juga akan melakukan kajian mendalam terhadap rencana ini,” ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Komplek Gedung DPR, Jumat (6/4/2018).

Dia mengingatkan yang terpenting rencana larangan mantan narapidana menjadi anggota legislatif ini tak boleh bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). “Hierarki peraturan kita sudah jelas. Peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan UU Pemilu. Jadi, Peraturan KPU yang dibuat tidak boleh mengubah norma yang sudah terdapat dalam UU Pemilu,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra itu menerangkan pernah ada aturan mantan terpidana yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun penjara tak dapat menjadi anggota legislatif dalam UU Pemilu sebelumnya. Namun, aturan tersebut dihapus Mahkamah Konstitusi (MK) dengan beberapa persyaratan. “Makanya, ini perlu dikaji lagi agar tidak merugikan pihak yang ingin maju. Sebab, hak memilih dan dipilih dalam berdemokrasi adalah hak setiap warga negara sebagaimana dijamin konstitusi,” ujarnya. 

Hanya saja, Fadli menyarankan orang yang akan ikut maju dalam Pilkada ataupun Pemilu Legislatif semestinya memang memiliki integritas, kapabilitas, dan taat terhadap aturan hukum (tidak tersandung kasus hukum). Apalagi terhadap mereka yang pernah tersandung kasus korupsi atau mantan narapidana kasus korupsi sebaiknya tidak perlu mencalonkan diri.

“Saya kira masih banyak orang lain, kita juga harus melihat hak keadilan bagi setiap orang untuk dicalonkan,” ujarnya seperti dikutip dari Hukumonline.

Wakil Ketua DPR lain, Taufik Kurniawan punya pandangan senada. Menurutnya, aturan main pencalonan anggota legislatif sudah diatur UU No. 7 Tahun 2017. Karenanya, setiap Peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan UU Pemilu. Dia berharap setiap partai peserta pemilu semestinya menyeleksi orang yang akan dicalonkan menjadi anggota legislatif secara ketat terutama harus melihat aspek integritas, kapabilitas, dan mampu mengemban amanah (aspirasi) konstituennya.

“Memang orang yang maju dalam pemilu legislatif semestinya tidak memiliki beban persoalan hukum meskipun sudah menjalani masa hukumannya. Sebab, hal tersebut menjadi catatan buruk. Makanya, terpenting bagaimana integritas dan kapabilitas para calon anggota legislatif itu,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Tidak bertentangan UU Pemilu

Berbeda dengan kalangan parlemen, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan rencana aturan tersebut tidak bertentangan dengan UU Pemilu. Dia beralasan rencana tersebut merespon suasana yang berkembang saat pencalonan kepala daerah dalam Pilkada, belakangan justru calonnya ditetapkan menjadi tersangka, khususnya dalam kasus korupsi.

“KPU berupaya mencegah saat proses awal dalam pencalegan. Misalnya, diusulkan dengan keharusan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sebab, LHKPN selama ini diberlakukan terhadap pencalonan kepala daerah dalam Pilkada. Maka dalam Pileg akan kita sertakan itu,” ujarnya.

Terkait pencegahan korupsi, KPU berupaya menyajikan calon-calon yang memang tidak terjerat dan terlibat dalam kasus korupsi. Namun demikian, usulan-usulan tersebut sifatnya masih dalam proses pembahasan dalam rapat konsultasi dengan DPR. “Nanti juga akan kita bicarakan dalam uji publik dengan kelompok masyarakat, kita lihat hasilnya seperti apa,” ujarnya.

Soal draf rancangan Peraturan KPU, Arief menegaskan terhadap mantan narapidana kasus korupsi tidak diperbolehkan mendaftar calon anggota legislatif. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 240 ayat (2) huruf c UU Pemilu yang menyebutkan, “Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: … c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;… “

Meski Arief menampik tudingan larangan tersebut melanggar UU, namun rumusan norma Pasal 240 ayat (2) huruf c itu masih memberi peluang mantan napi maju dalam pencalegan. Sebab terdapat frasa, “…..atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.”

Menurutnya, selain larangan, KPU mengusulkan termasuk syarat (wajib) menyerahkan LHKPN. “Ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan bebas korupsi kolusi nepotisme (KKN), maka dengan beberapa fakta, data, kita masukkan dalam regulasi,” ujarnya.

Baca :

Senada dengan Arief, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat semestinya rencana KPU tersebut yang dituangkan dalam rancangan Peraturan KPU ini mesti didukung. Hal ini sebagai upaya KPU dalam menumbuhkan penyelengaraan negara yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut dia, peraturan perundang-undangan yang baik tak hanya menghasilkan pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang baik, namun bisa menghasilkan Pemilu yang berintegritas dan berkualitas. “Terhadap mereka yang pernah menjadi mantan terpidana kasus korupsi umumnya sudah pernah mendapat kesempatan sebagai penyelenggara negara. Sayangnya, amanah itu diingkari saat menjadi penyelenggara negara.” (***)

Subscribe to receive free email updates: