Negara “Surga Pajak” Sepakat Tukar Informasi Keuangan dengan Indonesia

Detiknewsocean.com, Jakarta ~ DJP merilis 79 negara atau yuridiksi yang siap bertukar informasi keuangan dengan Indonesia tahun ini. Sebagian dari yuridiksi tersebut dikenal sebagai negara “surga pajak”.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) baru saja mengumumkan daftar negara atau yurisdiksi partisipan yang siap menjalankan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) dengan Indonesia kemarin (5/4/2018). Sebanyak, 79 yuridiksi partisipan (negara) yang beberapa diantaranya termasuk negara “surga pajak” juga telah menyatakan kesiapannya pada tahun ini.

Negara “Surga Pajak” Sepakat Tukar Informasi Keuangan dengan Indonesia
Ilustrasi Pajak
Beberapa negara yang masuk pada daftar yurisdiksi yang siap menyampaikan informasi keuangan kepada Indonesia. Tidak hanya yuridiksi yang selama ini kooperatif dengan Indonesia, yuridiksi lain yang dikenal sebagai “surga pajak” antara lain, Bermuda, British Virgin Island, Cayman Island, Hongkong, Luxembourg, Panaman, dan Singapura termasuk dalam komitmen internasional ini.

Secara definisi, yurisdiksi partisipan adalah yurisdiksi asing yang terikat dengan Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan informasi keuangan secara otomatis berdasarkan perjanjian internasional. Saat ini terdapat 146 yurisdiksi yang telah menyatakan komitmen menerapkan AEoI. Sebanyak 102 yurisdiksi termasuk Indonesia telah berkomitmen menerapkan AEOI pada tahun 2017 atau 2018. Sedangkan sebanyak 3 yuridiksi akan menerapkan pada 2019 atau 2020 dan pada waktu yang belum ditentukan sebanyak 41 yuridiksi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menjelaskan dari daftar yurisdiksi yang menerapkan AEOI pada tahun 2017 atau 2018 ternyata terdapat 22 yurisdiksi belum memenuhi persyaratan. Dia menjelaskan jumlah tersebut sebanyak 5 yuridiksi masih harus menandatangani Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA).

“Saat ini, hanya tersisa 79 yurisdiksi yang memenuhi kategori sebagai yurisdiksi partisipan,” ujar Hestu Yoga Saksama saat dilansir dari Hukumonline, Jum’at (6/4/2018). 

Dia menjelaskan dari yurisdiksi partisipan yang memenuhi persyaratan tersebut, Indonesia akan melakukan pertukaran secara timbal balik atau resiprokal dengan 69 yurisdiksi tujuan pelaporan pada September 2018. Sedangkan, sebanyak 5 yurisdiksi yang memilih mengirimkan informasi kepada Indonesia secara nonresiprokal atau tanpa meminta informasi dari Indonesia pada September 2018. Kemudian, ada 5 yurisdiksi yang akan bertukar secara resiprokal mulai September 2019. Sayangnya, Yoga tidak merinci daftar yurisdiksi yang belum siap.

“Karena diantara 10 yurisdiksi itu terdapat negara yang masih perlu action planatau belum lolos assessment. Selain itu, ada yang memang memilih nonresiprokal. Saya tidak etis merincinya satu per satu penyebab nonresiprokalnya,” kata Yoga.

Selanjutnya, daftar yurisdiksi partisipan dan tujuan pelaporan akan diperbarui sesuai perkembangan jumlahnya yang terikat perjanjian internasional dengan pemerintah Indonesia untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis. DJP juga mengumumkan pembaruan daftar jenis lembaga keuangan nonpelapor dan jenis rekening keuangan yang dikecualikan.

DJP, menurut Yoga, siap melaksanakan AEOI dan secara konsisten akan melaksanakan UU No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, termasuk skema AEOI di dalamnya sebagai instrumen sistem perpajakan untuk mendorong kepatuhan sukarela dari masyarakat dan Wajib Pajak.

Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen AeoI ini diharapkan dapat menguatkan basis data perpajakan Indonesia yang selama ini belum tersentuh. Pasalnya, DJP masih kesulitan menjangkau aset Wajib Pajak yang berada di luar negeri, khususnya pada wilayah-wilayah yang tidak memiliki kerja sama dengan Indonesia. Penguatan basis pajak tersebut nantinya berpotensi terhadap peningkatan penerimaan negara.

Baca :

Mengutip data dari situs Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), berikut daftar 50 negara atau yuridiksi batch pertama yang mulai aktif bertukar data perpajakan di tahun 2017 yaitu: Anguilla, Argentina, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finlandia, Perancis, Jerman, Gibraltar, Yunani, Greenland, Guernsey, Hongaria, Islandia, India, Irlandia, Isle of Man, Italia, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Seychelles, Republik Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Turki dan Caicos Islands dan Inggris.

Selanjutnya, daftar 50 negara batch kedua yang aktif bertukar data perpajakan di tahun 2018: Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Cina, Cook Islands, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Ghana, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Mauritius, Monako, Nauru, New Zealand, Niue, Pakistan, Panama, Qatar, Rusia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Sint Maarten, Swiss, Trinidad Tobago, Turkey, Uni Emirat Arab, Uruguay dan Vanuatu. (***)

Subscribe to receive free email updates: