Pukulan Telak Bagi Pemerintah, Bocornya Data Pengguna Facebook Indonesia

Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Pemerintah diminta tegas soal kebijakan data centre harus di Indonesia dan segera sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Baru-baru ini terjadi kehebohan di jagat maya, sebesar lebih dari 87 juta data pengguna facebook dunia telah diambil dan diolah oleh Cambridge Analyticadansebanyak 1.096.666 pengguna Facebook Indonesia terkena imbasnya. Kemenkominfo menyatakan, akibat kejadian itu facebook terancam sanksi administratif hingga sanksi pidana.

Namun pada akhirnya Menkominfo Rudiantara telah memberikan sanksi berupa teguran tertulis dalam pertemuan dengan pihak Facebook Indonesia pada Kamis (5/4) lalu. Tapi jika terbukti bersalah dalam memanfaatkan data 1 juta pengguna, Facebook Indonesia juga terancam sanksi pidana. Saat ini, Menkominfo telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kapolri terkait kemungkinan tindak pidana dalam kasus ini.

Pukulan Telak Bagi Pemerintah, Bocornya Data Pengguna Facebook Indonesia
Sumber: facebook.com
Alih-alih hanya mempersoalkan masalah pidana, pakar hukum teknologi FHUI, Edmon Makarim justru menantang pemerintah Indonesia untuk tegas mengambil jalan sanksi pemblokiran terhadap Facebook dan membuat konsumen Indonesia menarik diri dari pengguna Facebook atau aplikasi sejenis yang nakal sebagaimana pernah diterapkan China.

Dalam kasus serupa, China dengan jumlah penduduk terbesar di dunia telah memblokir google yang dianggap membahayakan terhadap data pribadi penduduknya dan mengubahnya dengan search engine buatan lokal China, yakni Baidu. Penarikan diri konsumen China dari pengguna Google jelas telah membuat Google rugi besar-besaran.

Namun melalui tindakan ini China telah mempertegas bahwa data centre penduduk China memang harus dipegang kendalinya oleh negaranya sendiri dan oleh Pemerintahnya sendiri, bukan pihak asing. “Blacklist Facebook, minta data pribadi penduduk Indonesia untuk dihapuskan dari data centre mereka. Di situ pihak yang dirugikan atas kebocoran dan kemungkinan penyalahgunaan data tersebut mempunyai rights to be forgotten (hak untuk dilupakan) namanya,”jelas Edmon saat dikutip dari hukumonline, Jumat (6/4).

Edmon juga menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak tegas terhadap penegakan aturan data centre harus di Indonesia. Kejadian Facebookini menjadi bukti bahwa orang lain menguasai data penduduk Indonesia. “Untuk melihatnya saja kita susah, ingin memeriksa susah, mau menarik gugat pihak tersebut di sini juga susah karena kedudukan hukum tetap mereka ada di sana. Bayangkan saja data penduduk Indonesia ada di luar negeri tanpa ada pertanggungjawaban apapun,” katanya.

“Peristiwa ini lagi-lagi merupakan pembelajaran penting bagi Pemerintah, bahwa localization data adalah suatu kebijakan yang tepat. Yang tidak mau data centre ada di Indonesia sama saja dengan membiarkan Indonesia terjebak dalam jebakan konsultan asing agar data kita bisa mereka kuasai,” tegas Edmon.

Menurut Edmon, dengan jumlah pengguna Facebook yang banyak, seharusnya malah menjadikan Indonesia untuk berdikari menyimpan data-data milik warganya sendiri. Seiring dengan itu, bangsa Indonesia harus lebih aware dengan teknologi. “Sadarlah dari sekarang, bahwa kebiasaan bangsa yang malas untuk membuat teknologi sendiri itu harusnya ditinggalkan. Kalau sudah begini mau diterapkan pidana, saya setuju saja, tapi dalam situasi data centre nya tidak di sini apakah enforceable?,” katanya.

Ia menjelaskan, jika penguasaan data centre pengguna Facebook Indonesia dilakukan oleh asing, maka sama saja Indonesia membiarkan orang lain mem-profiling kehidupan pribadi orang Indonesia. Ini akan semakin memudahkan bangsa lain untuk menganalisis kecenderungan hidup orang Indonesia untuk kemudian mengambil keuntungan.

RUU Perlindungan Data Pribadi

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Pratama mengatakan, bahwa Facebook tidak hanya mampu mengintip data kontak telepon penggunanya, tetapi juga bisa melihat isi percakapan pada Facebook messenger. “Dengan fakta ini publik kini mempertanyakan sejauh mana keamanan dan jaminan privasi Facebook?Apalagi platform lain seperti whatsapp dan instagram juga berada di bawah naungan (Mark) Zuckerberg,” ujar Pratama sebagaimana dikutip Antara.

Edmon memandang Kondisi yang demikian sudah kategori darurat, seharusnya menjadi pukulan telak bagi pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. “Sekarang kalo DPR cuek, maka menjadi tanggung jawab pemerintah dalam kondisi darurat untuk segera menerbitkan Perppu soal perlindungan data pribadi,” pungkas Edmon.

Sementara itu, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mendukung rencana Kemenkominfo yang meminta Polri untuk menyelidiki potensi pelanggaran keamanan data pribadi oleh perusahaan media sosial asal Amerika Serikat, Facebook. Apalagi, kata Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut, kemunculan kasus ini di tahun-tahun politik, ketika warga Indonesia bersiap memilih kepala daerah, anggota parlemen dan presiden, menjadikannya sangat sensitif.

AMSI mengimbau agar Pemerintah dapat menjamin keamanan data pribadi warga dan memastikan tidak ada penyalahgunaan data itu untuk kepentingan politik dalam pemilihan umum. Kemudian mendorong DPR untuk mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, AMSI juga mengimbau agar Facebook memperbaiki mekanisme perlindungan data pribadi penggunanya, serta mengidentifikasi dan menghapus konten hoaks, hate speech, konten SARA, yang beredar di platformnya. Serta, mendorong Polri untuk menyelidiki benar tidaknya data sejuta penguna Facebook Indonesia yang bocor sebagaimana ramai diberitakan media massa. (***)

Subscribe to receive free email updates: