Hanya 46 KK Dibayarkan dari 78 KK, Pembebasan Sei Gong Habiskan Rp3 M

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ Pembebasan lahan di Waduk Sei Gong, di Desa Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam sebesar Rp3 miliar. Besaran uang kerahiman atau ganti rugi tersebut diberikan setelah Gubernur Kepri mengeluarkan Surat Keputusan (SK), atas penilaian aset dari tim apresial atau independen.

Deputi IV BP Batam, Mayjen TNI Eko Budi Soepriyanto mengatakan BP Batam sudah mensosialisasikan pembayaran uang kerahiman kepada warga yang berdomisili di sekitar lahan pembangunan waduk Sei Gong, total anggaran yang dikucurkan sebesar Rp3 miliar untuk 46 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi Waduk Sei Gong, di Desa Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam, akan rampung Agustus 2018/rri.
"Anggaran Rp3 miliar untuk 46 orang, jadi dalam Surat Keputusan sesuai Perpres nomor 56 tahun 2017 yang berhak menerima uang kerahiman hanya 46 dari 78 KK disana," ungkap Eko Budi di gedung BP Batam, Kamis (3/5).

Eko menjelaskan alasan uang kerahiman diberikan kepada 46 KK karena mereka memiliki tanaman dan tumbuhan di lahan tersebut, sedangkan 32 KK lagi hanya mengklaim kepemilikan lahan sehingga tidak ada kewajiban untuk memberikan uang kerahiman.

Dia melanjutkan status lahan disana untuk hutan lindung sebesar 68 Persil dan peruntukkan lain seluas 10 Persil, sedangkan untuk perhitungan ganti rugi Eko menjelaskan bahwa itu ada hitungan tersendiri dan itu dilakukan sepenuhnya oleh tim apresial.

"Kenapa tidak diganti, karena disitu lahan negara dan status hutan lindung, seandainya diikuti legal opinion diberikan Kejati mereka tidak menerima," ucapnya saat dikutip dari Haluankepri.

Eko melanjutkan pembayaran uang kerahiman akan diberikan pada tanggal 9 Mei 2018 dengan cara melakukan transfer langsung kepemilik rekening yang berhak menerima. "Berikan kesempatan teman-teman melengkapi persyaratan dokumen pendudukan, mungkin surat tanah yang mereka miliki," ucapnya

Menyikapi adanya penolakan dari warga yang tidak mau menerima uang kerahiman, BP Batam tetap akan mengikuti proses dan aturan berlaku, misalnya untuk sisa dari uang kerahiman akan diserahkan kepada Pengadilan selanjutnya dipersilahkan warga berurusan dengan Pengadilan.

"Perjalanan terus dilanjutkan, anggaran tidak boleh ada di bendahara BP Batam, tetapi kita titipkan dengan pengadilan nanti urusannya dengan pengadilan, mekanismenya begitu" sampai Eko.

Eko menambahkan pembangunan waduk Sei Gong yang termasuk kedalam proyek strategis nasional sudah ditahap 70 persen, kemarin hanya terkendala akan permasalahan lahan dimana akan dijadikan daerah genangan.

Ditempat sama salah seorang warga, Patricia menentang kebijakan uang kerahiman yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur, menurutnya harga penilaian aset tidak sebanding dengan harga tumbuhan dan uang pembangunan yang dilakukan oleh warga. Sehingga puluhan orang melakukan wallk out.

"Berapa pohon pisang, mangga, kelapa harganya, mereka pikir Rp21 juta sudah banyak, menumbuhkan satu tahun butuh berapa uangnya," katanya.

Dia mengaku memiliki lahan seluas 23 hektare, sewaktu tim penilaian datang warga juga tidak pernah dilibatkan hanya diputuskan secara sepihak dengan perhitungan sendiri. "Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam masalah negoisiasi dan itu hanya keputusan sepihak," kata Patricia.

Untuk diketahui, Waduk Sei Gong termasuk dalam Perpres 56 Tahun 2017 tentang penangganan Dampak Sosial Kemasyarakata. Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional, Sei Gong merupakan proyek strategis Nasional nomor 155.

Sebelumnya, 78 kepala keluarga yang berdomisili di lahan tersebut tidak mau dipindahkan begitu saja. Alasannya, mereka telah tinggal di lahan tersebut sejak puluhan tahun. Mereka juga mengklaim telah puluhan tahun menggarap lahan untuk berkebun demi untuk menyambung hidup.

Bendungan Sei Gong sendiri merupakan salah satu dari program pembangunan 49 bendungan baru yang tengah dibangun Kementerian PUPR dalam periode 2015-2019 sebagai bagian dari upaya mewujudkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional.

Saat ini, bendungan senilai Rp 238,44 miliar tersebut, ditargetkan rampung pada Agustus 2018 dan selesai seluruhnya pada akhir 2018. Saat ini progres fisik bendungan telah mencapai 77,53 persen. Pengadaan tanahnya dilakukan oleh Badan Pengelola (BP) Batam.

Sebagai informasi, pekerjaan bendungan ini telah dimulai pada akhir 2015 lalu. Bendungan ini memiliki luas genangan 355,99 hektare (ha) dan kapasitas tampung 11,8 juta meter kubik.

Baca :

Saat ini, Batam memiliki delapan bendungan yang menyuplai air baku untuk kebutuhan masyarakat dan industri yang ada di kota ini. Karena tidak adanya kandungan air tanah di kota itu, keberadaan bendungan menjadi sangat vital.

Sejak 2016, ketersediaan air baku di delapan bendungan itu tidak mencukupi kebutuhan Kota Batam dan sekitarnya sehingga terjadi defisit 371 liter per detik dan akan bertambah mencapai 1.597 liter per detik pada 2020. (***)

Subscribe to receive free email updates: