Jaksa Tuntut 3 Bulan Penjara Hendri Mantan Kepala Satpol PP Batam Alasan Perdamaian

Detiknewsocean.comBatam (Kepri) ~ Kasus dugaan penipuan ataupun penggelapan uang sebesar Rp.283.000.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) milik saksi  korban Sdr. Alexander dengan terdakwa mantan kepala Satpol PP Pemko Batam yaitu Bapak Hendri telah bergulir di meja persidangan Pengadilan Negeri Batam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada hari Kamis (17/05/2018).

Alexander selaku Direktur Utama PT. Putra Karyasindo Prakarsa mengatakan kepada tim media ini (Amjoi Group) bahwa uang yang di terima oleh terdakwa Sdr.Hendri bersama stafnya sebesar Rp.283.000.000,- untuk biaya pengganti penggusuran rumah liar (ruli) yang berada di lokasi Tanjung Uma Kota Batam dengan luas 52.902,45 M2 yang akan di manfaatkan oleh pihak perusahaan sesuai dengan peruntukkannya.

Jaksa Tuntut 3 Bulan Penjara Hendri Mantan Kepala Satpol PP Batam Alasan Perdamaian
Hendri Mantan Kepala Satpol PP Kota Batam
“Berdasarkan PL Nomor : 970308819 tanggal 16 Desember 1997, bahwa terdakwa sebelumnya telah menyanggupi untuk melakukan pembebasan/mengosongkan bangunan rumah liar milik warga diatas lahan perusahaan kami dengan tenggang waktu selama 3 bulan, namun tidak terlaksana “ungkap Alexander pada tim media ini.

Dalam persidangan tersebut Jaksa Penuntut umum Ros Malina Sembering SH, membacakan tuntutan bahwa terdakwa Hendri Mantan Kasatpol PP Batam terbukti secara sah melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai Pasal 378 KUHP pidana dalam kasus pengerjaan penggusuran yang diminta oleh developer PT. Putra Karyasindo Prakarsa.

“Menuntut agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pindana penjara selama 3 bulan dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan,” kata JPU Rosmalina dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Batam.

“Terdakwa atas nama Hendri terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebesar Rp 283.200.000 atas PT Putra Karyasindo Prakasa” dalam bacaan JPU di Persidangan.

Usai mendengarkan pembacaan Tuntutan oleh JPU, Sidang yang dipimpin Majelis hakim Reni Pitua Ambarita dan hakim anggota Egi Novita dan M Chandra kembali ditunda untuk sidang berikutnya.

Majelis hakim Taufik Nainggolan, Renni Pitua Ambarita dan Egi Novita usai mendengarkan tuntutan tersebut memutuskan untuk menunda persidangan. Pasalnya, majelis hakim membutuhkan waktu untuk bermusyawarah sebelum menjatuhkan putusan kepada Hendri.

Dari pantauan tim media ini (Amjoi Group) di kantor Pengadilan Negeri Batam, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum(JPU) menuntut terdakwa Sdr. Hendri hanya dengan kurungan 3 bulan penjara adalah hukuman yang sangat terbilang ringan.

Baca :

Sementara sebagaimana diatur pada Pasal 372 KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan kurungan penjara max 4 tahun, pada hari Kamis (17/05/2018)

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum(JPU) Kajari Batam kepada mantan Kasat Satpol PP Pemko Batam cuma 3 bulan tentu menimbulkan pertanyaan di tengah – tengah publik, apakah karena kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian dengan mengembalikan sebagian uang sebesar Rp.50.000.000(Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi salah satu pertimbangan pihak JPU kepada terdakwa ?

Subscribe to receive free email updates: