PT. Bandar Abadi Lakukan PHK Sepihak Terhadap 8 Tenaga Kerja

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ Puluhan buruh galangan kapal PT Bandar Abadi, Tanjung Uncang, Batuaji, yang tergabung di dalam serikat gelar mogok kerja di depan perusahaan tersebut, Senin (21/5) pagi.

Aksi mogok tersebut sebagai bentuk protes dan perlawanan atas keputusan sepihak perusahaan yang semena-menamelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 8 buruh di perusahaan tersebut.

Didepan perusahaan, Jokson Panjaitan, salah seorang demonstrans menceritakan kronologis kejadiannya, dimana pada Jumat (18/5) sore lalu mereka disuruh kerja over time (ot) atau lembur, namun karena sudah capek bekerja seharian ditambah lagi kondisi buruh yang sedang menjalankan ibadah puasa, akhirnya mereka tidak bisa kerja lembur.

PT. Bandar Abadi Lakukan PHK Sepihak Terhadap 8 Tenaga Kerja
Ilustrasi korban PHK sepihak
"Kami satu tim dengan 8 orang dan kebetulan sore itu ada kapal perusahaan yang hendak dilounching, makanya disuruh lembur, dan kami tak mau karena sudah capek kerja serta ada juga urusan keluarga masing-masing," katanya lagi.

Sama halnya disampaikan Dulkamit, buruh lainnya, selama ini mereka tidak pernah dikasih lembur, namun tiba-tiba saat puasa justeru disuruh lembur. "Tapi bukan karena itu juga, kawan-kawan kami ada yang sedang puasa, jadi tidak bisa lembur, oleh sebab itu mau tidak mau, kami semua tidak bisa lembur," katanya saat dilansir dari Haluankepri.

Penolakan mereka atas PHK sepihak tersebut, karena menurutnya tidak ada peringatan atau pemberitahuan lebih awal. Padahal diantara 8 orang ini ada yang sudah bekerja hingga sembilan di perusahaan tersebut.

"Jadi persoalannya hanya tidak mau lembur, Jumat kemarin, hari Sabtu pagi kami langsung diberikan surat pemecatan tanpa surat peringatan," kata buruh lainnya dengan kesal.

Masih lanjutnya, kemudian mereka hanya ditawarkan oleh pihak manajemen kali satu dari jumlah masa kerja. "Ini sudah tidak manusiawi lagi," kesalnya.

Saat ini permasalahan tersebut sudah mereka serahkan kepada serikat buruh dan sudah dilaporkan ke Dinas Ketenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam. "Surat pemecatan kami tidak ada yang mau menandatangani, kita serahkan kepada Disnaker untuk kelanjutannya," terangnya.

Untuk meminta konfirmasi langsung ke pihak managemen, sejumlah media berupaya menemui pihak managemen, tetapi tidak diizin oleh sekuriti, dan juga berupaya mengkonfirmasi melalui telepon namun tak berbuah hasil. (***)

Subscribe to receive free email updates: