PT. SOS Tidak Bayarkan Upah Gaji Karyawan Dalam Masa Cuti Hamil

Detiknewsocean.comBatam (Kepri) ~ Perusahaan-perusahaan harus memperhatikan berbagai keistimewaan yang khas yang menjadi hak dasar pekerja perempuan yang mana memiliki hak khusus seperti hak cuti hamil, hak cuti melahirkan, hak cuti tertentu sebagai kodrat perempuan" yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Hak cuti hamil dan melahirkan adalah hak yang timbul dan diberikan oleh undang-undang khusus bagi pekerja perempuan yang memenuhi syarat, selama pekerja menjalani hak cuti hamil dan melahirkan tersebut tidak memutus hubungan kerja, maka cuti tersebut tidak menghilangkan dan mengurangi masa kerja bagi tenaga kerja.
PT. SOS Tidak Bayarkan Upah Gaji Karyawan Dalam Masa Cuti Hamil
Kantor PT. Shield On Service (SOS) Cabang Batam, 
jalan Laksmana Bintan Sei Panas Kota Batam/Detiknewsocean..com

Lancia kepada media ini menuturkan bahwa dirinya adalah salah satu karyawan dan bekerja sebagai Cleaning Service (CS) di Water Park Top .100 Tembesi Sagulung, atas nama PT. Shield On Service (SOS) Cabang Batam yang beralamat di jalan Laksmana Bintan Sei panas, Senin (28/05/2018).

“Saya bekerja sebagai Cleaning Service (CS) di Water Park Top 100 Tembesi Sagulung”, ujarnya.

Lincia Donna juga mengatakan bahwa yang bersangkutan merasa telah dirugikan oleh Menegement Perusahaan.

"Saya merasa sangat kecewa dan dirugikan oleh Menegement PT.SOS, dimana hak saya sebagai pekerja tidak dipenuhi dan diabaikan, saya bekerja sebagai Cleaning Service (CS) sejak tanggal 27 juli 2017, dengan status kontrak, dan saya dikontrak selama 1 tahun, terhitung dari tanggal 27 juli 2017 sampai dengan 27 juli 2018, namun pada saat saya baru bekerja dua bulan saya hamil".

"Pimpinan perusahaan mengetahui akan kehamilan saya, dimana saat itu saya diminta untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri oleh pimpinan ditempat saya bekerja, namun waktu itu saya tidak setuju, karena saya merasa bahwa kehamilan bukan suatu kesalahan, melainkan kehamilan adalah hak azasi manusia yang dimiliki setiap wanita".

"Karena saya berkeras tidak bersedia mengundurkan diri maka oleh Human Resources Departement (HRD) PT. SOS yaitu Pak Edam saya tetap diperbolehkan bekerja", terangnya kepada media.

PT. SOS Tidak Bayarkan Upah Gaji Karyawan Dalam Masa Cuti Hamil
Kartu identitas pengenal pekerja PT. SOS Cabang Batam
atas nama Lincia Donna. S/Detiknewsocean..com
  
"Setelah usia kandungan saya memasuki usia tujuh bulan, maka saya mengajukan cuti hamil sekaligus cuti melahirkan pada tanggal 23 April 2018, harapan saya bahwa upah saya tetap berjalan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Undang Undang Ketenagakerjaan mengenai cuti hamil atau melahirkan", lanjutnya menjelaskan.

"Namun pada tanggal (28/05/2018) tanggal kami menerima gaji atau upah, ternyata gaji saya tidak dibayarkan, yang mana biasanya pembayaran upah atau gaji ditransfer ke rekening atau ATM,

"Pada saat saya cek ternyata yang dibayarkan hanya Rp. 650,000,00 atau sisa gaji saya bulan sebelumnya, maka untuk hal ini saya tidak terima, dan saya akan tuntut hak saya sesuai peraturan yang berlaku".

"Saya sangat menyayangkan sikap dari Menegement PT. SOS tempat dimana saya bekerja yang mengabaikan hak-hak saya sebagai pekerja perempuan, saya mengajukan cuti hamil sekaligus cuti melahirkan kepada Pihak menegement PT. SOS pada tanggal 23 April 2018, disertai dengan surat keterangan medis, dengan maksud agar hak-hak saya dipenuhi sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam Undang Undang Tenaga Kerja, namun pada bulan Mei upah saya tidak dibayar oleh pihak Perusahaan dengan alasan karena saya tidak masuk bekerja”,  ujarnya dengan kecewa.

Baca :

Pengaturan mengenai cuti hamil dan melahirkan ini diatur dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana:
  1. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
  2. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
Dari aturan di atas terlihat bahwa jumlah waktu cuti hamil dan melahirkan ini adalah 3 bulan (kurang lebih 90 hari), yakni 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Oleh karena itu, waktu cuti yang didapatkan adalah 60 hari tidak kurang dari yang diberikan oleh undang-undang.

Dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Menegement PT.SOS, kepada Lincia merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan dugaan melakuakan tindak pidana yang mana tidak membayarkan upah sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:
  1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143 dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (lempat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (lempat ratus juta rupiah);
  2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Pasal ini memuat sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar kewajibannya untuk membayar upah apabila pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat (dalam hal ini cuti melahirkan). (Red/DNO)

Subscribe to receive free email updates: