Rakor Kadin Bersama Asosiasi Pengusaha Batam Sepakat Tolak KEK

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam sepakat menolak penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, sebagai peralihan dari penerapan Free Trade Zone (FTZ) yang sudah diterapkan sejak tahun 2007 silam.

Demikian hasil kesepakatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kadin Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesi (Apindo) Batam, REI, dan pelaku UKM Batam, Jumat (11/5) siang, di Radison Hotel Batam, Sukajadi.

Rakor Kadin Bersama Asosiasi Pengusaha Batam Sepakat Tolak KEK
Poto bersama Kadin dengan gabungan Asosiasi Pengusaha Batam.
Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan, penolakan terhadap penerapan KEK tersebut berdasarkan aspirasi dari pelaku usaha, serta asosiasi, yang disampaikan ke Kadin. Sehingga, ditindaklanjuti melakukan rapat koordinasi, untuk mencari solusinya.

"Kadin Batam ini sebagai mitra pemerintah di bidang ekonomi, yang menampung aspirasi dari asosiasi pengusaha maupun bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), yang ada Kota Batam. Sehingga apa yang menjadi kendala dalam berbisnis tentu menjadi perhatian kita," kata Jadi Rajagukguk, Jumat (11/5), kemarin.

Selain itu, ujar Jadi, ada sebuah permasalahan lain yang sesungguhnya perlu segera dicarikan solusinya ialah, membuat regulasi tegas yang mengatur kewenangan pengelolaan Batam ini. Sehingga, antara BP Batam dan Pemko Batam supaya tidak terjadi lagi dualisme kewenangan sehingga berakibat pada aturan yang tumpang tindih.

Dewan Hukum Kadin Batam, Ampuan Situmeang mengatakan keberadaan BP Batam yang saat ini dibawa naungan langsung Darmin Nasution sebagai Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, dan Walikota Batam sebagai anggotanya, tetap tidak bisa menyelesaikan persoalan dualisme kewenangan hingga kini.

"Ternyata upaya yang dilakukan pemerintah belum menyelesaikan masalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha ataupun investor di Batam," kata Ampuan.

Ditambah lagi dengan tumpang tindih maupun dari kewenangan mengenai pengelolaan Pulau Batam, ujar Ampuan, tak ada kepastian hukum dalam berinvestasi.

"Bagaimana Batam ini bisa maju ekonominya, jika ada investor yang akan masuk terkendala dengan berbagai aturan yang tumpang tindih. Belum lagi dengan penerapan KEK yang tidak jelas dari mana dan apa dasarnya," ungkapnya.

Menurut Ampuan, penerapan kawasan FTZ ini, berdasarkan Undang-undang yang berlakukan selama 70 tahun. Sehingga, tidak perlu aturan baru lagi yang nantinya akan membingungkan para pelaku usaha, dan investor.

"Di FTZ telah ada insentif. Lalu di KEK juga ada insentif tambahan. Artinya itu, jika pemerintah pusat bersedia cukup insentif yang di KEK saja yang ditambahkan ke FTZ. Sehingganya, tidak perlu lagi sebuah aturan baru yang nantinya itu akan membingungkan investor, serta si pelaku usaha lokal," imbuhnya.

Tokoh Masyarakat Batam, Soeya Respationo menerangkan, terkait keinginan Apindo serta pelaku UKM yang menolak kebijakan pusat itu harus didasari oleh kepentingan bersama, dan masyarakat secara umum. Sehingga tak hanya atas kepentingan ekonomi sepihak yang akan diperjuangankan.

"Pemerintah Pusat dalam mengambil sebuah kebijakan dan keputusan tentu ada dasarnya. Sehingga menjadi sebuah solusi dalam upaya untuk peningkatan perekonomian nasional," kata Soerya.

Namun, ungkapnya, jika dipandang dari sudut kemunduran perekonomian Kota Batam saat ini, tentu perlu pengkajian lebih dalam terkait penerapan KEK. Sehingga, tidak menghambat sistem perekonomian dan pembangunan.

"Ya, saya setuju apa yang menjadi kendala dan keluhan dari Apindo, maupun pelaku UKM itu. Sehingga, tidak menjadi permasalahan untuk kemajuan sektor ekonomi, dan sektor industri di Kota Batam ini," papar Soerya saat dikutip dari Haluankepri.

Asalkan, imbuh mantan Wakil Gubernur Kepri, penerapan aturan baru KEK itu tidak didasari oleh kepentingan kekuasaan dan politik, serta kewenangan, untuk melanggengkan jabatan.

Pembina Apindo Kepri sekaligus pelaku usaha, Abidin Hasibuan mengatakan, apa yang terjadi saat ini persis seperti tahun 2003. Dimana ada kondisi perkonomian Kota Batam yang sangat merosot. "Waktu itu, dipicu oleh ketidak tegasan sebuah aturan. Sehingganya, sering terjadi aksi demo buruh yang melakukan aksi swiping hingga ke dalam kawasan industri dan pabrik," kata Abidin.

Akibatnya, ungkap Abidin, tentu para PMA ya kaburlah, sehingga perekonomian Kota Batam akan mati, dan masyarakat akan jadi susah.

Baca :

Sementara Anggota DPD RI Bidang Ekonomi, Haripinto Tanuwijaya mengungkapkan, terkait kesepakatan bersama yang dihasilkan dalam rapat koordinasi tersebut, tentu akan menjadi aspirasi dan masukan baginya, untuk dapat di sampaikan dalam rapat paripurna DPD RI.

"Saat ini, saya di dalam agenda reses. Artinya apa, semua yang menjadi hasil pembicaraan dalam rapat koordinasi Kadin Batam bersama Apindo, dan UKM ini, tentu menjadi masukan dan bahan saya dalam rapat paripurna di DPD RI nantinya," ungkap Haripinto. (***)

Subscribe to receive free email updates: