Revisi Perka BP Jenis Tarif dan Jasa Pelabuhan Rampung Mei

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ Revisi Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengusahaan (BP) Batam Nomor 17/2016 tentang jenis tarif dan jasa di Pelabuhan Batam terus digesa, dan ditargetkan rampung pada akhir Mei ini. Sebelumnya akan dilakukan revisi PMK 148/2016 yang menjadi dasar dari Perka ini.

"BP Batam maupun asosiasi ingin bisa segera (direvisi), mengenai kapan kita berharap Mei sudah bisa dilakukan revisi sesuai kesepakatan," ujarnya beberapa waktu lalu.

Lukita mengatakan BP Batam bersama dengan asosiasi jasa kepelabuhan telah menemui kata sepakat tentang tarif yang akan direvisi dalam Perka tersebut, seperti tarif tambat kapal di Terminal Untuk Keperluan Sendiri (TUKS) dan terminal khusus (Tersus).

Revisi Perka BP  Jenis Tarif dan Jasa Pelabuhan  Rampung Mei
IT Center Batam adalah fasilitas TIK (teknologi informasi dan komunikasi) dengan teknologi tinggi yang dikembangkan oleh BP Batam sebagai bagian dari Proyek e-Government yang dimulai Desember 2007. Ini merupakan inovasi bisnis TIK dan wahana profesional TIK yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan teknis. Ada keyakinan yang kuat bahwa Batam akan ditengarai sebagai pusat TIK di Indonesia dengan masa depan dengan orientasi internasional serta kota bisnis yang menyediakan layanan TIK. Hal ini didukung dengan dimiliknya infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi broadband dengan standar tinggi.
Dia mengungkapkan usulan revisi tersebut sekarang sudah berada di meja Kementrian Keuangan, hanya tinggal menunggu persetujuan akhir, sebelumnya BP Batam mengakomodir seluruh usulan tarif yang diberikan oleh asosiasi, termasuk menurunkan sejumlah tarif hingga hanya 60%. Juga membedakan tarif untuk aktivitas kapal niaga dan bukan niaga.

"Revisi tarif kepelabuhan kami sudah sampaikan ke DK (Dewan Kawasan) dan tentu DK sudah meneruskan ke Mentri Keuangan,"ujar Lukita. 

Ditempat terpisah, "Target kita rampung di akhir Mei, dan bisa segera diterapkan revisi Perka ini," kata Deputi III BP Batam, Dwianto Eko Winaryo, Rabu (16/5) lalu.

Ia menjelaskan pembahasan ini sedikit lebih cepat sesuai hasil kesepakatan awal dengan para pengusaha yang terhimpun dalam asosiasi pelayaran, dimana sebelumnya disepakati pada bulan Juni sudah keluar kebijakannya.

Dwi menyampaikan pembahasan Perka nomor 17 tahun 2016 saat ini sudah sampai di tingkat Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia tepatnya dimeja Biro Hukum Kementrian Keuangan untuk dipelajari lebih lanjut dari sisi hukum.

Dwi menjelaskan keberadaan Perka Tarif Pelabuhan ini sedikit berbeda dengan Perka lain misal seperti Perka Lahan dimana kebijakan penuh berada di BP Batam, sedangkan untuk ini harus beracuan dan berpedoman langsung terhadap PMK nomor 148 tahun 2016 sehingga perlu dilakukan revisi aturan tersebut terlebih dahulu.

Sedangkan dalam PMK 148 yang mengatur tentang jenis jasa dan tarif pelabuhan dianggap belum relevan, sebab belum mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15/2016 mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Perka 17 ternyata ada perubahan yang mengacu pada PMK 148 (Perka 17,red). Tapi PMK ini belum mengacu pada PM 15. Padahal BP Batam bersama asosiasi pengusaha pelayaran sudah sepakat dengan PM 15.

Dwi mengatakan PMK 148 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, yang berlaku pada Kemenhub sebelum direvisi jadi PP 15/2016.

Baca :

Terpisah, Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Batam, Osman Hasyim mengungkapkan pihaknya akan bersabar menunggu revisi Perka tersebut. Sebelumnya sudah diberitahu. Dan memang betul karena PMK 148 belum mengacu pada PP 15. Masih mengacu pada PP 11 yang menggunakan mata uang Dollar Amerika.

Disamping itu, dunia maritim di Batam`kata Osman akan sabar menunggu terbitnya revisi tersebut. Sekarang kan hubungan sudah membaik. Revisi PMK juga buat kebaikan Batam. Maka kami akan menunggu karena sudah percaya.

Osman juga percaya industri perkapalan di Batam akan kembali bergairah apabila Perka tersebut dilakukan revisi, bahkan dirinya mengungkapkan bahwa psikologis pelaku usaha jasa kepelabuhan kembali membaik.

Poin menarik dari revisi Perka 17 ini penghapusan tarif tambat untuk kapal yang berlabuh di Terminal Untuk Keperluan Sendiri (TUKS) dan terminal khusus (Tersus). "Sekarang minta di nolkan tarif tambat di TUKS," ucapnya.

Dia melanjutkan apabila kapal berlabuih tarif yang dibebankan sangatlah besar, sebab membayar tarif ganda yaitu harus membayar jasa kepada perusahaan galangan kapal dan membayar tarif kepada negara.

"Jika kapal muatan 10 ribu GT mengadakan kegiatan selama 30 hari di TUKS maka total tarif yang dikenakan kepadanya mencapai US$ 26.372. Setahun disitu berapa Miliar, masa mahal biaya tambat dari perbaikan kapal," jelas Osman. (Red/DNO)

Subscribe to receive free email updates: