Terkait Kebijakan Kemenaker, Disnaker Sumut Buka Posko Pengaduan THR

Detiknewsocean.com, Medan (Sumut) ~ Menindaklanjuti kebijakan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut sudah membentuk posko pengaduan tunjangan hari raya (THR). Diharapkan pada tahun ini, seluruh perusahaan di Sumut menaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pelaksana Tugas Kadisnaker Sumut, Frans Bangun mengatakan, pembentukan posko pengaduan sudah berlangsung sejak pekan lalu. “Kita harapkan tidak ada masalah lagi soal THR karyawan di tahun ini. Perusahaan harus mentaati aturan yang berlaku sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR,” katanya, Rabu, (30/05/2018).

Terkait Kebijakan Kemenaker, Disnaker Sumut Buka Posko Pengaduan THR
Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR)
Posko tersebut berada di kantor Disnaker Sumut, Jalan Asrama Medan. Frans menyebut, tahun lalu ada tiga laporan atau pengaduan yang pihaknya terima soal THR ini. “Tapi syukurnya bisa kita selesaikan ketiga laporan itu. Semoga tahun ini tidak banyak masalah,” harap dia.

Mengenai sanksi bagi perusahaan yang tak taat aturan, sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (4) Permenaker Nomor 6/2016, kata dia, terdapat tiga macam sanksi. Yakni pertama, perusahaan akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang wajib dibayarkan pada karyawan/pekerja. Kedua, teguran tertulis dan ketiga adalah pembatasan kegiatan usaha.

“Kiranya apa yang sudah menjadi ketentuan itu dapat dipatuhi para pengusaha. Dan yang terpenting, THR wajib dibayarkan perusahaan paling lambat seminggu sebelum Lebaran sebesar gaji satu bulan. Jangan sampai perusahaan lalai akan tanggung jawab dan kewajibannya,” katanya.

Di samping membuka posko pengaduan THR, Disnaker Sumut sudah membentuk satgas yang siap mengawal pemberian THR kepada karyawan/pekerja. Semua perangkat tersebut menurut Frans merupakan titah dari Permanker Nomor 6/2016. “Sampai hari ini belum ada memang pengaduan soal THR. Untuk posko pengaduan akan efektif sampai 22 Juni,” pungkasnya.

Sementara Kepala Disnaker Kota Medan, Hannalore Simanjuntak mengatakan, pihaknya sudah jauh-jauh hari melakukan imbauan kepada perusahaan yang ada di Medan. Imbauan dilakukan dalam bentuk sosialisasi langsung hingga surat edaran.

“Imbauan sudah kita lakukan, bahwasanya perusahaan supaya membayarkan THR kepada karyawannya sebagaimana mestinya dan sesuai aturan yang berlaku. Bahkan, kita himbau untuk membayarkan dua minggu sebelumnya,” ujar Hannalore kepada Sumut Pos, Rabu (30/5).

Menurut dia, tugas dan wewenang pihaknya hanya sebatas imbauan dan pembinaan. Selama ini pun sudah dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Medan. “Tupoksi kita tidak bisa melakukan penindakan. Sebab, untuk penindakan adanya di Disnaker provinsi. Akan tetapi, kita bisa fasilitasi apabila ada pengaduan yang masuk,” kata Hannalore.

Ia menyebutkan, pihaknya membuka pintu selebar-lebarnya atau menerima pengaduan masalah pembayaran THR. Dengan kata lain, membuka posko sesuai yang diarahkan kementerian. “Pengaduan nantinya kita sampaikan kepada petugas pengawas provinsi. Pengaduan dapat dilakukan di posko kita yang ada di kantor Disnaker Medan,” pungkasnya.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KSPl-FSPMI) Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, tidak ada alasan bagi pengusaha tidak membayar THR pekerjanya. Bahkan pada Permenaker No 6/2016, bagi buruh yang memiliki masa kerja 1 bulan dan seterusnya berhak akan THR. “Untuk pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR 1 bulan upah. Untuk masa kerja 1 bulan namun belum 12 bulan diberikan secara proposional,” katanya.

Pihaknya juga sudah membuka posko pengaduan THR bagi para buruh di Sumut. Dimana bentuk di 12 kabupaten dan kota, yaitu Medan, Deliserdang, Serdangbedagai, Tebingtinggi, Batubara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Padanglawas, Padanglawas Utara, Padangsidempuan dan Mandailingnatal. “Bagi buruh yang mau mengadu silahkan datang ke kantor kami di Jalan Medan-Tanjung Morawa Km 13,1 Gg. Dwi Warna No.1, atau melalui nomor telepon di 0617944530 atau Hp 085285540703 081212555928,” pungkasnya lagi.

Sementara, Anggota Komisi E DPRD Sumut Ahmadan Harahap mengatakan, dalam kaitan dengan THR, aturan seperti Permenaker Nomor 6/2016 tentang THR Keagamaan, merupakan regulasi yang harus ditaati baik pekerja, perusahaan (pengusaha) maupun pemerintah. Dengan begitu kewajiban dan hak dalam menghadapi hari besar keagamaan dapat diselesaikan tepat waktu. “Kita meminta perusahaan bisa membayarkan hak karyawannya sesuai aturan tersebut, yakni seminggu sebelum lebaran. Karena itu merupakan hak mereka yang merayakannya,” ujar Ahmadan.

Selain itu, lanjutnya, aturan terkait pembayaran THR kepada karyawan/buruh/pekerja oleh pengusaha juga bersinggungan dengan pemerintah sebagai pelaksana regulator. Sebab dalam penegakan aturan tersebut, sejatinya ada sanksi diberikan kepada pelanggar. Dalam hal ini, pemberian tunjangan tersebut, bisa saja diberikan dbawha dari tujuh hari sebelum hari H lebaran.

Baca :

“Aturan itu juga kan bukan hanya untuk pengusaha dan pekerja saja, tetapi juga pemerintah daerah khususnya yang harus ikut mengawasi pelaksanannya oleh perusahaan. Dengan begitu, tidak ada lagi pengusaha yang mencoba bermain dan melanggar aturan,” sebut politisi PPP itu.

Pemerintah daerah lanjut Ahmadan, juga harus berani mengambil sikap tegas kepada pengusaha yang melanggar aturan tersebut. Karenanya sebagai antisipasi agar tidak terjadinya pelanggaran, negara harus aktif mengawasi pelaksanaan pemberian THR tepat waktu, mengingat hal itu adalah kebutuhan bagi masyarakat khususnya yang merayakan idul Fitri. (***)

Subscribe to receive free email updates: