Wacana Penerapan Perubahan Status FTZ Menjadi KEK Bukan Solusi

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ Wacana Pemerintah Pusat untuk menerapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Batam, dengan menggantikan status Free Trade Zone (FTZ), mendapatkan penolakan dari berbagai assosiasi pengusaha yang di Batam.

Pasalnya, dalam sudut pandang pelaku usaha dan tokoh masyarakat di Kota Batam, perubahan status Batam dari FTZ menjadi KEK bukanlah sebuah solusi yang tepat di dalam meningkatkan perekonomian daerah. Namun menurutnya lebih tepat tetap mempertahankan FTZ dengan penambahan kemudahan lainnya atau FTZ plus.

Wacana Penerapan Perubahan Status FTZ Menjadi KEK Bukan Solusi
KadinKepri dan Kadin Batam bersama gabungan Asosiasi pengusaha di Batam dan Kepri membentuk tim FTZ Plus yang diketui oleh Soerya Respationo, Asmin Patros sebagai sekretaris dan Cahya dan Makhruf Maulana sebagai bendahara, Selasa (15/5) siang, di Hotel Aston Batam 
Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, dan Kadin Batam, bersama asosiasi pengusaha di Batam dan Kepri membentuk tim FTZ Plus yang diketui oleh Soerya Respationo, Asmin Patros sebagai sekretaris dan Cahya dan Makhruf Maulana sebagai bendahara.

Dalam sambutannya, Soerya Respationo mengatakan pembentukan tim bukan hanya sekedar untuk menolak KEK, akan tetapi juga merumuskan formula FTZ Plus sebagai sebuah solusi.

"Artinya setelah tim lengkap, akan melakukan sebuah kajian terlebih dahulu bersama-sama. Kemudian, mengajukan ke pemerintah pusat untuk mengusulkan kalau Kota Batam bukan KEK, tapi FTZ Plus," kata Soerya ke awak media, Selasa (15/5) siang, di Hotel Aston Batam.

Diterangkan Soerya, sejak tahun 2007 silam keberadaan FTZ sudah diterapkan di Batam, namun perlu penambahan insentif, terhadap pelaku usaha dan investor.

Menurut Soerya, Kota Batam memiliki banyak kawasan industri seperti industri manufaktur, shipyard, dan pariwisata yang harus tetap ada, dengan menggunakan sistem FTZ, sejak 12 tahun silam. "FTZ ini sudah bagus. Tapi perlu penambahan insentif agar investor lebih bergairah, maupun berharap untuk berinvestasi di Batam ini, dan di Kepri umumnya," ungkap Soerya.

Berdasarkan kajian sementara, terang Soerya, dengan adanya KEK, akan menambah beban biaya terhadap para pelaku usaha, maupun bagi investor. "Sehingga, mereka enggan untuk berinvestasi, di Batam serta di Kepri, apalagi dengan tidak adanya kepastian hukum," sebut Soerya seperti dilansir dari Haluankepri.

Ditambahkan oleh ahli hukum Kadin Batam, Ampuan Situmeang bahwa seharusnya pemerintah terlebih dulu membuat naskah akademik KEK, sebelum menetapkan. "Jangan sewenang-wenang maupun suka-suka pemerintah pusat saja untuk merubah sebuah kebijakan. Akibatnya pemerintah daerah yang menanggung dampaknya," kata Ampuan.

Kajian komprehensif sangat diperlukan karena mengubah status Batam dari FTZ kekawasan KEK tentunya membutuhkan Peraturan Pemerintah (PP).

"Yang menjadi persoalan utama disini adalah, peraturan mengenai pembentukan kawasan perdagangan bebas, serta pelabuhan bebas Batam, yang telah tertuang di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36, Tahun 2000," ujarnya.

Berdasarkan aturan yang berlaku, imbuhnya, penetapan KEK ini dengan PP. Sehingga PP tidak boleh bertentangan dengan UU.

Dalam pembentukan Tim FTZ Plus juga terhimpun Apindo Kepri, Asita Kepri, INSA Batam, ABUJAPI Kepri, ALFI, PHRI Batam, BSOA, APERSI, HIPPI, PHRI Batam, FOPPI, REI Batam, HIPMI Kepri, IWAPI Kepri, HKI Batam, Gapeksindo Kepri, Aklindo Kepri, Asprindo Kepri, serta Aexipindo.

Terakhir, Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk membacakan pernyataan penolakan KEK itu sikap sebagai berikut :
Pertama, Dunia usaha Batam menolak rencana kebijakan KEK di Batam, karena akan membuat barang-barang kebutuhan pokok masyarakat menjadi mahal, dan menurunkan daya saing Batam.

Baca :

Kedua, meminta pada Pemerintah agar memegang komitmen, ataupun kepastian hukum sesuai amanah UU FTZ Nomor 36 Tahun 2000 dalam pelaksanaan FTZ selama 70 tahun. Sehingga harus memperkuat FTZ dengan memberikan fasilitas dan insentif FTZ plus-plus.

Ketiga, meminta kepada Pemerintah Daerah/ Pusat untuk fokus meningkatkan sistem pelayanan publik dan perizinan dunia usaha, agar dapat mendorong percepatan sebuah pertumbuhan investasi dan ekonomi Batam ke depan. (***)

Subscribe to receive free email updates: