DPRD Medan Akan Panggil KPU, Dinilai Tidak Profesionalnya Dalam Bekerja

Detiknewsocean.com, Medan (Sumut) ~ Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung menyesalkan kerja KPU Sumut dan Medan tidak professional. Karena formulir C6 Pilgubsu tidak sampai ke tangan masyarakat mengakibatkan banyaknya golput (tidak memilih). 

Padahal, pemerintah dan KPU terus mengampanyekan kepada masyarakat agar jangan ada yang golput, tapi datanglah berbondong-bondong ke TPS, Rabu (27/6) lalu.

DPRD Medan Akan Panggil KPU, Dinilai Tidak Profesionalnya Dalam Bekerja
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara.
"Begitu antusias masyarakat untuk memilih cukup tinggi, justru formulir C6 banyak tidak sampai. Bukan masyarakat yang enggan memilih, justru KPU yang menggolputkan masyarakat pemilih. Kinerja KPU Sumut maupun Kota Medan tidak becus, kami dari DPRD Medan akan memanggil Komisioner KPU Medan," kata Henry Jhon kepada wartawan, Senin (2/7) di ruang kerjanya.

Kepada tim seleksi calon anggota KPU Sumut dan KPU Medan, Henry Jhon meminta agar jangan meloloskan anggota KPU yang mencalonkan kembali. Karena pada Pilgubsu kerja mereka terbukti tidak professional. "Hasil kerja mereka sudah terbukti di Pilgubsu, kami meminta itu menjadi salah satu penilaian, itu tandanya mereka tidak mampu bekerja sebagai penyelenggara pemilu," tegasnya.

Yang sangat disayangkan politisi PDI Perjuangan ini, KPU tidak melakukan evaluasi akhir apakah C6 sudah terdistribusi kepada masyarakat dengan baik. Seharusnya, apa yang dikerjakan KPPS dalam melakukan distribusi ke rumah-rumah mestinya di checklist di buku data, sehingga diketahui berapa kekurangan.

"KPU harus memastikan kalau C6 sudah terdistribusi dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak menerima lewat evaluasi akhir, ternyata itu tidak dilakukan KPU, padahal evaluasi akhir itu sangatlah penting," terangnya.

Menanggapi pemilihan bisa dengan menggunakan E-KTP, Henry Jhon mengakui itu terlaksana pada Pilgubsu. Namun ada beberapa kendala jika menggunakan.

Baca :

"Pertama, masyarakat bisa enggan ke TPS karena harus menunggu jam 12.00 siang, bagi pedagang waktu sangat penting.

Kedua, waktu sangat singkat (1 jam), kami mendapat laporan, banyak pengguna E-KTP tidak bisa memilih karena ada TPS pemilihnya penuh, sementara ketersediaan kertas suara kurang, itulah yang terjadi saat Pilgubsu," tuturnya saat dilansir dari Hariansib.

Dia berharap, komisioner KPU yang terpilih adalah orang-orang yang mau bekerja penuh tanggung jawab. Karena setelah Pilkada, tahun depan (2019) berlangsung Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden.

"Pengalaman Pilgubsu hendaknya jangan terulang lagi di 2019, tentu tim seleksi harus cerdas melakukan seleksi, Komisioner KPU Sumut dan Medan gagal melaksanakan tugas dengan baik, kalau mereka terpilih juga, berarti timsel juga tidak professional," ungkapnya. (***)

Subscribe to receive free email updates: