Polresta Serahkan Kasus OTT SMPN 10 Batam ke Jaksa

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada penerimaan peserta didik baru di SMP N 10 yang ditangani Satreskrim Polresta Barelang, telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) atau masuk Tahap I. "Kasus OTT SMPN 10 telah kita serahkan ke Jaksa, kita menunggu apakah ada yang kurang atau yang perlu dilengkapi," ujar Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Andri Kurniawan, Kamis (6/9).

Dijelaskan, pada pertengahan Juli 2018 lalu telah ditetapkan lima tersangka pungli PPDB tersebut, dan sejak itu pula Satreskrim terus bekerja sesuai dengan prosedur.

Polresta Serahkan Kasus OTT SMPN 10 Batam ke Jaksa
Gedung SMPN 10 Batam yang sempat viral setelah Kepsek dan 4 orang lainya terlibat kasus OTT.
Lima orang yang ditetapkan tersangka yakni Baharudin selaku Ketua komite Sekolah, Rahib selaku Kepsek, Raturora selaku Staf, Antoniolus Yudi Novianto selaku Wakil Kepsek dan Mismarita yang merupaka guru honorer di sekolah tersebut.

Sebelumnya diberitakan, lima tersangka yang diamankan Polresta Barelang. Semua memiliki peran masing-masing. Dimana mereka dengan modus menawarkan baju seragam, baju kurung, baju melayu yang harganya sekira Rp640 ribu. Namun mereka mematok harga Rp2,5 juta.

Dalam OTT tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp275 juta dari lima tersangka yang diduga kuat merupakan uang suap. Sebagaimana aksi komplotan lima oknum pungli di SMP N tersebut terendus, berawal informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi terutama dalam penerimaan PPDB 2018 tingkat SMP yang ada di Batam.

Tim Kasatreskrim Polresta Barelang diperintahkan Kapolresta Barelang untuk melakukan lidik, tepatnya Sabtu (14/7) lalu. Di perumahan Pondok Asri Blok D3 No 112 B kecamatan Batam Kota, Kota Batam. "Disana dari korban yang jadikan saksi, sejumlah saksi menyerahkan uang kepada tersangka, dalam rangka bagaimana siswa tersebut diterima di SMP N 10 Kota Batam," ujarnya.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki menjelaskan modus tersebut terjadi ada dua metode. Metode dalam jaringan atau online. Yang kedua Luar Jaringan atau Luring off line.

Ketika salah satu dalam penerimaan didik baru, menggunakan sistem online atau daring, sudah tutup, artinya tidak bisa lagi menggunakan sistem off line-luar jaringan. Yang semula oknum menggunakan dalam jaringan online.


Baca :

"Nah modus operandi tersebut disalahgunakan, dengan modus meminta sejumlah uang, terhadap calon siswa agar bisa diterima di sekolah yang diinginkan peserta didik tersebut," ujarnya.

Terhadap tersangka dijerat UU No 20 tahun 2001, sebagaimana atas perubahan UU no 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan pasal yang diterapkan, pasal 12 huruf E juncto pasal 55 KUHAP dengan ancaman minimal empat tahun, maksimal 20 tahun.

Subscribe to receive free email updates: